KDRT & TKW

Oleh: Uki Bayu Sedjati

Beberapa artis wanita mengajukan gugatan cerai atas suaminya kepada kantor pengadilan agama. Dua-tiga di antaranya mengadukan duka dengan mata yang masih biru lebam. Itulah alasan utamanya: kekerasan dalam rumahtangga.

Hikmah dari tersiarnya kabar seperti itu adalah bahwa perilaku kekerasan dalam rumahtangga bukan lagi persoalan domestik tetapi sudah menjangkau ke ranah publik. Berita yang tersebar dan ramai dibicarakan menjadi bahan pemikiran ataupun diharapkan perubahan perilaku bagi pihak-pihak yang “biasa” menggunakan kekerasan.

Mestinya begitu, ya. Namun pada kenyataanya berita tentang hal itu hampir setiap bulan ada saja yang muncul ke permukaan. Artinya, hukuman sosial yang diterima oleh pihak penganiaya, atau pun kemenangan tuntutan pihak yang dianiaya, tidak sertamerta menjadi acuan bagi warga masyarakat. Malah, yang dikhawatirkan, hal-hal itu dianggap hanya merupakan bagian dari dunia entertainment alias hiburan. Sebentar dibicarakan untuk kemudian lindap, terselip ditumpukan berkas maupun persoalan-persoalan kehidupan lain. Dan, pada gilirannya muncul lagi setiap kali peristiwa pengania-yaan terjadi.

Sekedar Komoditas?

Tayangan infotainment yang memberitakan artis dianiaya--sebagai awal dari perceraian – di beberapa stasiun televisi sudah kita saksikan namun pengaruh positifnya yaitu mengambil hikmah dari musibah--belum seperti diharapkan. Benarkah sulit merubah persepsi warga masyarakat?

Padahal artis, lho, padahal disiarkan luas. Boleh jadi nasib dari perempuan yang bukan artis alias orang kebanyakan--termasuk tenaga kerja wanita--TKW, tentu lebih mengenaskan. Karena liputan terhadap mereka, bahkanpun sudah di tangan Menteri, bahkan pak SBY turun langsung ke bandara khusus TKW, ternyata tak mampu mengurai dan mencarikan solusi yang tepat.

Berita tentang TKW dari jazirah Arab, Malaysia, Hong Kong, dan lain-lain, dari yang luka-luka, hilang ingatan sampai meninggal dunia, maaf, hanya sekedar menjadi komoditas para jurnalis. Penegakan hukum pun belum sepenuhnya tergerak.

Dengan kata lain, nyaris tak menggugah aparat pemerintah--yang semestinya melayani dan membela rakyat,  karena mereka dibayar dengan uang rakyat--untuk mengupas dan menyelesaikan secara tuntas persoalan tersebut.

Tepuk tangan sukacita ketika Undang-Undang yang anti Kekerasan dalam Rumahtangga secara resmi diberlakukan ternyata cuma applaus seremonial belaka. Gaungnya makin tak terdengar karena masuki ke dalam labirin persoalan. Boleh jadi karena upaya untuk sosialisasi terkendala oleh anggaran yang belum juga cair.

Bolehkah kita mensinyalir adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat keadaan menjadi tak kondusif--menjadikannya batu sandung bagi berlanjutnya upaya pembangunan Indonesia? Dan ratusan pertanyaan senada bermunculan, yang mungkin saja menjadi bagian dari upaya menggoyahkan pemerintahan yang sah.

Benar, cara berpikir kita mesti politis. Seruan “Jangan takut bicara politik!” mesti disebar-luaskan. Politik bukan cuma milik pejabat pemerintah, bukan milik calon lurah/bupati/gubernur, bukan milik anggota DPR, bukan! Ya, karena pada hakikatnya yang disebut politik adalah pengucapan aspirasi seseorang kepada orang lain, baik pribadi maupun kelompok. Si Polan bicara tentang uang pangkal sekolah anaknya, si Badu komentar mengenai mangkirnya petugas siskamling, si Sarinah bicarakan naiknya harga temulawak seiring meningkatnya pamor pelawak, semuanya adalah aspirasi politik.

Getok Tular
Mengajak warga masyarakat berpartisipasi, memang, rada sulit. Namun, sekali lagi, karena setiap warga masyarakat memiliki hak bersuara, tak perlu menunggu anjuran pemerintah, kita laksanakan saja melalui cara tradisionil.

Dunia itu kampung besar, terbuka, maka selain melalui media massa cetak & elektronik termasuk SMS, juga “Bisik-bisik tetangga,” kata penyanyi dangdut. “Getok tular,” ujar Mbah Kromo, dapat efektif. Percakapan antar warga boleh dilaksanakan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja.

Termasuk tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah-tangga. Dengan biaya yang ada penyebarluasan teks UU tersebut kepada masyarakat, yang disambung dengan upaya foto-copy, terus berkesinambungan sampai semua warga, utamanya remaja dan dewasa, memiliki dan membicarakannya.

Dengan ataupun tidak dengan dukungan Menteri Pemberdayaan Perempuan sudah pasti pengurus Fatayat NU maupun Aisyiah-Muhammadiyah beserta LSM-2 perempuan sukacita menggandakan dan mendikusikannya.

Calon TKW boleh jadi berpikir dua kali sebelum meyakinkan dirinya untuk pergi ke luar negeri. Jika siap maka UU itu menjadi bekal sejak mengurus surat-surat keterangan dari RT/RW/Lurah, saat berangkat dari rumah, ketika di penampungan, sampai pun di tempat bekerja. Yakinlah bakal ada yang mau menterjemahkan UU tersebut dalam bahasa Inggris, Arab dan Mandarin. TKW kita di luar negeri membawa dan memberikan foto copynya kepada pihak majikan – sebagai souvenir.

Lho, tapi kan UU tersebut tak berlaku di negeri orang? Pertanyaan tersebut ada benarnya. Tapi jelas ketika pihak majikan membaca bahwa TKW yang dikontraknya dilindungi oleh UU di Negara asalnya, paling tidak akan membuat mereka tak sembarangan memperlakukan TKW – apalagi jika staf kedutaan/konsulat Indonesia menjalankan kewajibannya sebagai abdi Negara (baca: bukan sekedar “plesir” bersama keluarga).

Tulisan yang prosaik ini boleh jadi isinya terasa naïf, memang, seperti larik puitis penyair Taufik Ismail, ‘’puisi itu menepuk bahu mengingatkan..”

Jakarta, 30 Desember 2008

Uki Bayu Sedjati
Pengamat Sosial-Budaya