SBY-JK Bisa Berhadapan
JAKARTA, JUMAT - Kemungkinan terjadinya pertarungan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2009 semakin besar. Bahkan, Golkar memperkirakan, Kalla bisa mengungguli Yudhoyono.
Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, mempunyai rencana agar Golkar memimpin partai tengah, melawan Blok S (SBY) dan Blok M (Megawati).
Berdasarkan hitung-hitungan, Priyo bahkan berkeyakinan ketua umumnya, yaitu Jusuf Kalla, bisa mengalahkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono apabila keduanya berhadapan di pemilu presiden putaran kedua.
Hitung-hitungan politik itu disampaikan Priyo saat berbicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ”Panas Dingin Hubungan SBY-JK” yang diadakan wartawan DPR, Jumat (13/2).
Menurut Priyo, apabila Partai Golkar memimpin gerakan nonblok, partai-partai tengah akan bersama-sama dengan Golkar. Ada tiga alternatif figur yang bisa dipasangkan dengan Kalla, yaitu Sutiyoso, Hidayat Nur Wahid, atau bila perolehan suara Golkar signifikan, Kalla bisa dipasangkan dengan kader Golkar juga, yaitu Sultan Hamengku Buwono X.
Ia memprediksi, dengan adanya gerakan nonblok, pemilu presiden dipastikan terjadi dua putaran. Pada putaran kedua itu, jika Kalla berhadapan dengan Yudhoyono, Golkar akan memenangi pemilu.
Menurut Priyo, opsi untuk melanjutkan duet SBY-JK masih tetap ada. Namun, dulu opsi itu menjadi prioritas, kini posisinya sudah sama dengan opsi Golkar mengajukan calon presiden.
”Kalau berhadapan dengan SBY, kami yakin Golkar yang menang. Ini baru pendapat saya pribadi,” ujar Priyo yang mengaku masih kesal dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok yang mengatakan Golkar akan mendapat 2,5 persen dari jumlah suara dalam pemilu.
Penjaringan capres
Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional III dan IV Partai Golkar, penentuan capres di Partai Golkar memang belum ditetapkan secara resmi dan baru akan ditetapkan setelah pemilu legislatif. Meski demikian, usaha penjaringan calon sudah mulai dilakukan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono telah mengirim formulir ke daerah, meminta pengurus partai di kabupaten/kota dan provinsi mengusulkan tujuh nama capres. Dari nama-nama itu lalu akan diadakan survei untuk dilihat siapa yang paling populer.
Dalam Rapimnas IV, 18 Oktober 2008, menurut Ketua DPP Partai Golkar Anton Lesiangi, ada 12 nama kader yang dinominasikan. Mereka adalah Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Akbar Tandjung, Fadel Muhammad, Fahmi Idris, Jusuf Kalla, Muladi, Priyo Budi Santoso, Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, Syamsul Muarif, dan Yuddy Chrisnandi.
Namun, menurut Anton, di internal Partai Golkar disinyalir ada intrik menjegal pencalonan Sultan HB X sebagai presiden agar Kalla tetap sebagai wakil presiden dari Yudhoyono.
SBY mudah cari pasangan
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan kembali, sampai saat ini partainya belum membahas figur calon wapres yang akan mendampingi Yudhoyono. Penetapan calon wapres baru akan ditetapkan setelah pemilu legislatif.
Kendati demikian, Anas yakin, Yudhoyono justru paling mudah mendapat calon pendamping. ”Kami yakin, SBY lebih cepat dapat pasangan daripada yang lain,” ucapnya.
Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi, menilai, koalisi SBY-JK sangat rapuh karena hanya koalisi dua orang, bukan koalisi partai politik. Kepergian Kalla ke luar negeri belakangan ini juga bisa dilihat sebagai upaya Kalla untuk mulai meminta dukungan internasional.
Jika suara PDI-P tidak mencapai 20 persen, Kristiadi menduga, Megawati tidak akan maju dalam pemilu presiden. Saat itu, Kalla pun bisa menggandeng Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung untuk berduet. Yudhoyono pun, menurut dia, tidak mustahil menggandeng mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid dalam Pemilu 2009.
Secara terpisah, mantan Ketua MPR Amien Rais menilai, langkah Yudhoyono dalam menyelesaikan perdebatan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar justru memperkecil diri sendiri. Semestinya, cukup Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok yang menyelesaikannya, tidak perlu Yudhoyono.
”Seorang presiden sampai turun mengurusi pertikaian politisi dan masalahnya hanya ecek-ecek itu betul-betul kita menyayangkan sekali,” kata Amien di Jakarta, Kamis.
Bukan serangan balik
Terkait soal pertambahan angka kemiskinan yang diungkapkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Priyo menganggap hal itu wajar karena data semacam itu bukanlah informasi yang mesti ditutup-tutupi.
Pengungkapan data tersebut oleh Paskah yang kader Partai Golkar bukanlah diskenariokan sebagai ”serangan balasan” terhadap Yudhoyono dan Partai Demokrat.
Menurut Priyo, bagaimanapun, Partai Golkar ada di pemerintahan sehingga berkontribusi terhadap sekecil apa pun capaian pemerintah. (SUT/DIK)
