Tak Etis! Iklan dengan Klaim Keberhasilan Pemerintah
JAKARTA, KAMIS — Tren iklan politik sejumlah partai belakangan ini menghadirkan klaim atas keberhasilan capaian pemerintah sebagai prestasi partai tertentu. Lihat saja, tiga partai politik mengklaim sebagai pihak yang paling berperan terwujudnya swasembada pangan. Etiskah model saling klaim seperti ini?
Ketua Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) FX Ridwan Handoyo mengatakan, P3I berpendapat iklan politik yang mengklaim keberhasilan pemerintah tidak etis. Demikian pula iklan yang menunjukkan kegagalan pemerintah untuk menyerang penguasa.
"Iklan yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pemerintah, dua-duanya tidak etis," kata Ridwan saat hadir sebagai pembicara pada diskusi 'Kontroversi Etika Iklan Politik', di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).
Iklan yang menunjukkan kegagalan pemerintah, dikatakan Ridwan, tidak etis karena Indonesia tidak menganut model oposisi seperti Amerika Serikat. "Di sini, kita kan tidak mengenal sistem oposisi seperti di Amerika Serikat. Indonesia multi-partai. Jadi, tidak etis partai A, partai B, mengklaim berhasil swasembada. Ini membingungkan masyarakat," lanjutnya.
Kebingungan yang timbul di masyarakat merupakan bagian dari ketidaketisan sebuah iklan politik. Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam iklan politik adalah tidak menggunakan anak-anak sebagai model, menggunakan kaum profesional yang bukan pendukung partai, serta tidak menggunakan stereotip golongan masyarakat atau suku tertentu.
Dikatakan Ridwan, iklan politik yang efektif dan beretika, jika dibuat atau ditayangkan, berdasarkan perencanaan dan strategi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Iklan politik juga seharusnya mampu membangun emotional attachment, memunculkan voluntary commitment, dan menghasilkan active participation.
