Wiranto: Demokrasi Kita Masih Manipulatif

JAKARTA, SELASA — Mantan Menhankam/Pangab Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengkritik jalannya demokrasi di Tanah Air yang dinilainya masih penuh manipulatif dan pelaksanaannya baru menyangkut pada hal-hal  prosedural semata.
    
Hal itu disampaikan Wiranto saat kuliah umum dalam acara Dialog Kebangsaan "Mencari solusi atas Berbagai Masalah Bangsa, Menuju Indonesia Bermartabat" di Kampus Universitas Jayabaya Jakarta, Selasa.
    
Wiranto yang juga Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu mengatakan, pelaksanaan demokrasi baru sebatas masalah prosedural dan pada praktiknya tidak dapat dilakukan dengan benar oleh mayoritas rakyat Indonesia.
    
Ia mencontohkan, dalam konteks pemilu, yakni pelaksanaan pemilihan secara langsung oleh rakyat atau one man one vote (satu orang satu suara) ternyata kebanyakan rakyat tidak tahu tujuan memilih pemimpin atau wakil rakyat itu.     
"Oleh karena itu, politik uang masih tumbuh subur dan kuat menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Disparitas intelektual masyarakat masih jauh sehingga seharusnya sistemnya adalah keterwakilan dan bukan pemilihan langsung," tegas Wiranto yang datang tidak mengenakan atribut Partai Hanura.
     
Ia menilai, tidak semua sistem di negara lain seperti pemilihan langsung bisa diterapkan di Indonesia karena terkait kultur budaya masyarakat.
      
Karena itu, Wiranto mengajak para politisi, pemimpin, dan tokoh bangsa  membuat kesepakatan baru guna menyadarkan masyarakat agar demokrasi yang substantif dapat berjalan di Tanah Air. "Bukan demokrasi yang penuh dusta, tetapi demokrasi yang dapat dipraktikkan," katanya.
      
Ia berpendapat, budaya bangsa Indonesia masih belum mampu mendukung pelaksanaan demokrasi sebagaimana yang ingin diterapkan, apalagi ditambah adanya indikasi penurunan moral masyarakat.
       
Dia mencontohkan sejumlah pemilihan kepala daerah ricuh karena pihak yang kalah selalu tidak bisa menerima kekalahan. "Sikap seperti ini bukan budaya demokrasi yang baik. Kalau kalah akui kekalahan dan selanjutnya dukung yang menang," katanya.
        
Wiranto juga menilai masih ada pemimpin bangsa di tingkat pusat dan daerah yang tidak tahu masalah sehingga tidak tahu solusi mengatasi persoalan.        
"Akibatnya, banyak pemimpin yang malah menjadi bagian dari persoalan negeri ini. Tidak sedikit pejabat yang minta dilayani masyarakat, padahal seharusnya melayani masyarakat," katanya.
        
Pada bagian lain ceramahnya, Wiranto menceritakan pengalamannya menjadi saksi sejarah jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan munculnya gerakan pembaruan atau orde reformasi saat menjabat sebagai Menhankam/Pangab di Pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden Habibie, dan Presiden Abdurrahman Wahid.
        
Menurut dia, saat itu ada kekuatan pembaruan dari rakyat yang berhadapan dengan pemerintahan yang sah. "Solusi yang saya lakukan saat itu adalah kompromi dialogis. Kalau di negara lain butuh waktu seminggu hingga berminggu-minggu, kita dalam dua hari bisa selesai dan mendamaikan suasana. Memang ada korban sebagai dampak peristiwa itu, tetapi ada komitmen dan kesepakatan tentang perlunya pembaruan, orde baru selesai dan muncul era reformasi," ujarnya.
        
Namun, Wiranto menyayangkan belum ada kesepakatan kolektif dari para pemimpin bangsa saat itu mengenai konsep reformasi, namun pemerintahan Soeharto sudah jatuh sehingga tidak sempat lagi menyusun agenda baru reformasi. Akibatnya, masing-masing pemimpin politik saat itu memiliki agenda sendiri-sendiri sehingga bermunculan partai politik yang jumlahnya mencapai 145 partai dan yang menjadi peserta Pemilu 1999 berjumlah 48 partai.