Jadilah "Pendengar" Kampanye yang Cerdas!

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai hari ini hingga 5 April mendatang, bersiaplah mendengar beragam janji 'surga' dari parpol dan para caleg. Bagaimana menyaring janji-janji itu, agar tak sekedar menelan janji yang tak mungkin direalisasikan? Karena, ini saatnya menjadi pendengar kampanye yang cerdas!

Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampouw mengatakan, kampanye merupakan momen bagi pemilih untuk melakukan penilaian. Penilaian performa parpol maupun caleg yang akan berlaga pada 9 April nanti. Jeirry memaparkan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan dicermati pemilih atas janji-janji politik mereka.

"Perhatikan apa visi misi partai atau caleg. Tidak sekedar itu, cermati juga hal-hal konkret yang ditawarkan ketika nantinya dia terpilih menjadi wakil rakyat. Kali ini, masyarakat punya hak untuk melakukan penilaian," ujar Jeirry, saat dihubungi Kompas.com, Minggu ( 15/3 ) malam.

Disamping itu, pemilih juga bisa melakukan penilaian lebih dalam terhadap parpol dan caleg yang telah berkiprah selama lima tahun terakhir. "Bisa diperhatikan, apakah yang dia katakan sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan selama jadi anggota dewan, atau hanya janji kosong belaka," katanya.

Terhadap caleg yang baru kali ini memperebutkan kursi wakil rakyat, Jeirry menyarankan agar masyarakat aktif memberikan penilaian atas bahan-bahan kampanyenya. Untuk lebih mengikat, masyarakat juga bisa berinisiatif membuat kontrak politik.

Kontrak politik yang diinisiasi masyarakat, justru akan lebih baik dibandingkan kontrak politik yang digagas parpol atau caleg itu sendiri.

"Kalau kontrak politik dibuat masyarakat, maka materinya kan lahir dari problematika masyarakat itu sendiri. Itu akan lebih baik, dan ini menunjukkan masyarakay kita cerdas," ujar mantan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini.

Akhirnya, masyarakat pun bisa berperan aktif melakukan pengawasan, dengan cara melaporkan pada panitia pengawas pemilu di daerah jika terjadi pelanggaran kampanye. "Misalnya, saat kampanye ada tindakan kekerasan, masyarakat harus menunjukkan resistensinya agar tidak menjadi korban. Laporkan ke panwas. Masyarakat juga punya tanggung jawab untuk menciptakan kampanye damai dan lancar. Apalagi, dengan keterbatasan kemampuan dan sumber daya panwas pemilu," kata dia. (ING)