IDAI Jabar Sesalkan Pernyataan Menkes soal Vaksin

BANDUNG, KOMPAS.com — Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Barat menyesalkan pernyataan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari tentang rencana peninjauan kembali program pemberian vaksin pada balita.

IDAI Jabar menyatakan, pernyataan itu menyesatkan dan menurunkan kredibilitas dokter anak. Dalam pernyataan yang keluar di media cetak dan elektronik pekan lalu, Menkes menyatakan tidak semua vaksin yang selama ini diberikan pada anak berguna. Sebab itu, Depkes berencana mengkaji kembali pemberian vaksin pada balita.

Menurut Menkes, jumlah vaksin yang beredar di masyarakat perkotaan bahkan mencapai 11 macam. Padahal, kata Menkes, hanya empat vaksin yang wajib diberikan pada balita, yaitu BCG, DPT, campak, dan polio.

"Pernyataan itu sangat tidak ilmiah. Semua vaksin yang beredar di Indonesia, baik produksi lokal maupun impor sudah melalui serangkaian tahap penelitian tentang manfaat maupun dampaknya," kata Ketua IDAI Jabar Armyn Firman, Selasa (24/3).

Pembatasan vaksin, kata Armyn, merupakan kemunduran dalam penanggulangan masalah kesehatan di Indonesia.

Kusnadi Rusmil, dari Bagian Ilmu Kesehatan Anak Universitas Padjadjaran, mengatakan, selama ini memang tidak semua vaksin diwajibkan oleh pemerintah. Namun, kata Kusnadi, itu bukan karena vaksin tidak bermanfaat, melainkan karena harga yang mahal.

"Saya melakukan penelitian tentang vaksin. Pernyataan ini dilandaskan kajian ilmiah, bukan karena alasan politis atau lainnya," kata Kusnadi.