Deteksi DPT Antardaerah Sulit Dilakukan

SURABAYA, KOMPAS.com — Validasi daftar pemilih tetap sedang berlangsung di seluruh TPS wilayah Provinsi Jawa Timur. Namun, karena pengecekan ulang DPT terjadi di masing-masing desa dan TPS maka pendeteksian dugaan DPT ganda antardaerah sulit dilakukan.

Demikian diungkapkan Ketua KPUD Kabupaten Probolinggo Gandhi Hartoyo saat mengikuti rapat koordinasi pembahasan DPT di KPU Provinsi Jawa Timur, Selasa (24/3) di Surabaya. Data ganda yang terjadi di daerah berbeda akan sulit terdeteksi karena validasi dilakukan di tiap desa. Misalnya, bagi warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) ganda yang juga terdata di dua atau beberapa daerah berbeda, ujarnya.

Hingga saat ini, KPUD Kabupaten Probolinggo belum menerima data DPT terbaru dari KPU Pusat. Sementara itu, validasi DPT sudah dilakukan KPUD Kabupaten Probolinggo sejak bulan Oktober 2008 lalu.

Kami sengaja tak memanfaatkan data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4), tetapi menggunakan data pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur. Data ini lebih lengkap dan tak berpeluang ganda, kata Gandhi.

Sebelum pilgub berlangsung, KPUD Kabupaten Probolinggo menemukan 10 persen hingga 12 persen data pemilih ganda serta pemilih tak sah dari total 828.326 pemilih. Kekeliruan yang diperoleh adalah munculnya alamat sama, pemilih di bawah umur, pemilih yang telah meninggal, pemilih sakit jiwa, serta anggota TNI yang terdaftar.

Saat ini jumlah DPT final di Kabupaten Probolinggo tercatat 830.217 pemilih di total 2.165 TPS, tambahnya.

Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad mengungkapkan, semua KPUD diimbau melakukan validasi DPT. Bila ada pemilih yang meninggal, pindah, belum cukup umur, atau belum kawin maka petugas pemungutan suara (PPS) serta TPS dapat mencoret pemilih ganda atau yang belum memenuhi syarat.

"Data pemilih ganda atau yang tak memenuhi syarat akan dicoret, diberi stempel dan dibuatkan berita acara," ucap Andry.

Meski demikian, Andry mengakui pengecekan kekeliruan DPT di tempat yang berbeda relatif sulit dilakukan. Menurutnya, dalam hal ini Panwas Pemilu serta masyarakat diharapkan berperan aktif melakukan pengawasan.

Berlainan kota

Secara terpisah, Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Sirmadji mengatakan, pengecekan DPT antardesa atau kecamatan masih mungkin dilakukan. Namun, jika muncul data ganda antarkota maka validasi sulit dijalankan.

KPU masih memiliki banyak waktu untuk bekerja serius. Harus ada kemauan politik untuk mempersiapkan DPT yang bersih. "Jika hasil DPT tetap kacau maka kami akan mengambil jalur hukum," ungkapnya.