Wiranto Pertimbangkan Bawa Kisruh DPT ke Jalur Hukum

Capres Partai Hanura, Wiranto(Inggried Dwi W)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT) yang terjadi di sejumlah daerah membuat Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jenderal TNI Purn Wiranto angkat bicara. Bahkan, Wiranto sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.

"Bisa sampai ke sana. Tapi kita masih akan membahas hal ini hingga lima hari ke depan," ujar Wiranto seusai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Jumat (10/4) malam di kediaman Mega di Jalan Teuku Umar 27A, Menteng, Jakarta.

Menurutnya, tindakan tersebut semata-mata bertujuan untuk melindungi proses demokrasi di Indonesia. Namun, sebelum memutuskan mengambil langkah tegas ini, Wiranto akan membicarakan hal ini kepada partai-partai yang lolos parliamentary threshold.

Menurutnya kekisruhan DPT merupakan tindakan sistematis dari pihak tertentu. "Ini memerlukan investigasi yang lebih pasti. Ini membutuhkan kebersamaan parpol untuk menggali laporan dari daerah," tegasnya.

Apa pun langkah yang akan diambilnya, Wiranto menegaskan, hal tersebut tidak akan mengganggu proses konstitusional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Prabowo Cari Aburizal Bakrie di Peresmian Pabrik: Kok Dia Enggak ke Sini? Coba Ditegur

Mayoritas Warga AS Ingin Trump Dimakzulkan, Perang Iran Jadi Pemicu

Mendikdasmen: Nilai Matematika TKA SMP 2026 Hampir Sama dengan SMA 2025

PLN Ungkap Penyebab Listrik Padam di Sejumlah Wilayah Jakarta Kamis Petang

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com