PDI-P dan Golkar Antiklimaks
JAKARTA, KOMPAS.com -
Menurut Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, kendala prinsip itu adalah PDI-P merupakan partai oposisi, sedangkan Partai Golkar merupakan partai pemerintah. ”Ada suatu kendala sebenarnya, kalau bisa disebut kendala. Kami dari dua partai ini kan mempunyai posisi yang secara prinsip berbeda,” ucapnya.
Menurut Megawati, selain membentuk pemerintahan yang kuat, yang penting juga adalah membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik.
”Sehingga saya dan beliau harus membuat perincian bersama, bagaimana kami dari partai oposisi beliau dari partai yang berada di pemerintahan sehingga di hari-hari ini kami bersepakat membuat tim untuk membahas hal-hal kesepakatan yang akan dilakukan sehingga time frame jelas,” paparnya.
Ketika ditanya pers apakah pertemuan itu bisa dikatakan telah terjadi koalisi antara PDI-P dan PG, Kalla yang sehari sebelumnya menyebut pertemuan ini sebagai ”puncak” tidak memberikan kepastian. ”Tentu pembicaraan tadi mengarah ke sana, tapi dalam mencapai koalisi itu ada proses lebih lanjut,” paparnya.
Terkait kendala antara partai oposisi dan pemerintah ini juga langsung dapat terlihat dalam konferensi pers semalam.
Ketika ditanya persoalan daftar pemilih tetap yang dipersoalkan sejumlah parpol di Jalan Teuku Umar, beberapa waktu lalu, jawaban Kalla lebih lunak.
”Prinsipnya, Golkar memandang masalah-masalah dalam pemilu itu semua ada aturannya, aturan hukum. Jadi kita kembalikan saja pada aturan hukum,” kata Kalla.
Pernyataan itu berbeda tekanannya dengan pernyataan Prabowo Subianto, Wiranto, dan sejumlah partai lain yang menilai Pemilu 2009 sebagai pemilu terburuk sejak reformasi.
Dengan adanya ketegasan sikap Megawati soal oposisi, bisa jadi hal itu merupakan sinyalemen bahwa PDI-P lebih ”pas” untuk berkoalisi dengan Partai Hanura dan Gerindra. Rapat Kerja Nasional PDI-P yang akan berlangsung Sabtu ini bisa menjadi penentu.
Mengenai calon wapres,
Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Golkar Iskandar Manji menilai hasil pembicaraan empat mata semalam tidak mengecewakan. Justru ia menilai ada kemajuan dibandingkan dua pertemuan PDI-P dan Golkar sebelumnya. Kemajuan itu adalah dibentuknya tim teknis di antara kedua partai untuk merumuskan segala aspek sebelum memutuskan posisi capres dan cawapres yang akan diusung kedua parpol.
Seusai pertemuan di Jalan Teuku Umar, Jusuf Kalla dan sejumlah fungsionaris Golkar melakukan pertemuan lanjutan di Posko Mangunsarkoro.
Pagi harinya Kalla bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto di Posko II Partai Golkar di Mangunsarkoro, Jakarta. Keduanya menyatakan sepakat untuk membangun koalisi yang lebih besar guna membangun pemerintahan yang kuat pada masa mendatang.
”Koalisi yang terbangun akan lebih besar lagi karena sekarang ini Hanura sudah menjalin komunikasi politik dengan delapan partai yang tergabung dalam Poros Penegak Kebenaran, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, PDI-P, serta Partai Golkar. Kami akan komunikasikan lagi dengan partai lain,” lanjut Wiranto.
Menurut pengajar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Dr Bachtiar Effendi, keputusan untuk memajukan Jusuf Kalla sebagai capres dihadang tantangan berat. Partai Golkar terlebih dahulu mesti memastikan bahwa mereka bisa memenuhi syarat pengajuan calon dengan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional hasil pemilu anggota DPR.
Berikutnya, seluruh elemen Partai Golkar juga mesti dipastikan solid mendukung pencalonan Kalla. Tidak boleh lagi ada faksi-faksi yang menyempal dari keputusan rapat pimpinan nasional khusus. Namun, menyadari kemungkinan mesin partai tidak optimal, Kalla mesti memiliki tim sukses yang kuat untuk mendongkrak elektabilitasnya.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Zulkieflimansyah di Jakarta menyebutkan, Majelis Syuro PKS yang akan melakukan pertemuan nasional Sabtu ini kemungkinan akan memutuskan mengajukan Hidayat Nur Wahid sebagai calon wapres untuk berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
”Memang agenda pertemuan besok tidak khusus membahas soal capres dan cawapres, tetapi melakukan evaluasi hasil Pemilu Legislatif 2009,” ujarnya.
Menurut Zulkieflimansyah, mengingat situasi semakin menarik karena Partai Golkar sudah memutuskan Jusuf Kalla maju menjadi calon presiden, banyak keinginan dari daerah kepada Majelis Syuro untuk memutuskan sikap yang akan diambil PKS untuk pemilu presiden mendatang. ”Namun, kami tidak memaksakan kepada PD jika memang mitra koalisi dari partai lain mempunyai calon lain,” ujarnya.
Tentang kemungkinan SBY mengambil Hatta Rajasa sebagai wakilnya, Zulkieflimansyah mengakui, Hatta mempunyai kedekatan yang khusus dengan SBY. Namun, apakah nama itu sudah dikonsultasikan dengan mitra koalisinya.
