ICW: Audit Dana Kampanye Wajib Dipublikasikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memublikasikan hasil audit dana kampanye untuk pemilu legislatif yang lalu. ICW meragukan kualitas pelaporan dana kampanye merujuk kepada konteks kepatuhan parpol peserta pemilu dalam pelaporan.

"KPU harus segera mempublikasikan hasil audit dana kampanye legislatif sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, komitmen atas keterbukaan informasi dan upaya membangun partisipasi publik di dalam pengawasan dana kampanye legislatif," tutur Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Fahmi Badoh dalam keterangan pers di Warung Daun Cikini, Senin (25/5).

Dari pemantauan yang dilakukan ICW di tiga daerah, meliputi Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta, ditemukan maraknya indikasi korupsi pemilu yang terkait dengan kasus politik uang, manipulasi pendanaan politik, dan penyalahgunaan fasilitas jabatan dan anggaran publik untuk kepentingan kampanye.

Akibatnya, menurut Fahmi, hal ini berdampak pada buruknya pencatatan dana kampanye, buruknya pelaporan, dan gelapnya hasil audit sehingga menguatkan adanya indikasi manipulasi laporan dana kampanye. Indikasi manipulasi laporan dana kampanye tercium dari konfirmasi jumlah total sumbangan dan belanja yang dilaporkan oleh parpol kepada auditor dengan data rekapitulasi pembelanjaan aktual kampanye di media massa cetak dan media televisi.

Dari hasil perbandingan ini, enam parpol besar terindikasi tidak melaporkan pembelanjaan yang sebenarnya, yaitu Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), PDI-P, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara itu, tidak ada pula sanksi yang memadai atau tindak lanjut yang memadai dari penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Temuan indikasi manipulasi pencatatan laporan belanja seharusnya menjadi alasan yang sangat kuat bagi KPU dan Bawaslu untuk mendorong dibukanya hasil audit ke publik dan adanya tindak lanjut terhadap hasil audit," tutur Fahmi.