KPUD Papua Tetapkan DPT Tanpa Pemutakhiran Data Menyeluruh

Massa dari Solidaritas Masyarakat Korban Kisruh Daftar Pemilih Tetap (SMK2DPT) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).(DHONI SETIAWAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua mengaku telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pilpres tanpa melakukan pemutakhiran data menyeluruh. Ketua KPUD Papua Benny Sweny mengatakan 10 dari 27 kabupaten di Papua belum menyerahkan data pemutakhiran.

Benny mengatakan, berkas data yang diserahkan 17 kabupaten menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti dari DPT Pemilu Legislatif lalu. Karena itu, pihaknya berani mengambil keputusan untuk daerah lain dengan pertimbangan tersebut dan waktu yang mendesak.

"Jumlahnya hampir sama. Jadi data 10 kabupaten disamakan dengan data pemilu legislatif," ujar Benny kepada para wartawan di sela-sela rapat pleno KPU di KPU, Jakarta, Minggu (31/5).

Menurut Benny, jumlah orang yang terdaftar di DPT yang diserahkan ke KPU bertambah 5,4 persen, dari 2.064.543 menjadi 2.183.145 orang. Ketua KPUD Papua tersebut juga mengutarakan kendala yang dihadapi tim pemutakhiran data, yakni jarak yang jauh antara satu desa ke desa lainnya, serta anggaran yang telat dan minim.

Setiap tenaga pemutakhiran data memeroleh honor Rp 200.000, dan dinilai tidak sebanding dengan pengorbanan yang dikeluarkan. "Papua itu bukan Depok. Honornya setidaknya di atas UMR, sekitar Rp 1,5 juta," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KPK Gelar OTT di Tulungagung, Bupati Diamankan

Bapenda Tangsel Buka Suara soal SPPT PBB Warga yang Sudah Lunas tetapi Ditagih Lagi

OTT KPK di Tulungagung: HP Satpol PP Disita, Sejumlah Kabag hingga Direktur RSUD Diperiksa

Daftar Pejabat Pemkab Tulungagung yang Datangi Polres Usai OTT KPK, Ada Bupati Gatut Sunu

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com