Pemakaian KTP di Pilpres Merepotkan!

Kompas.com - 04/06/2009, 20:22 WIB

BANTUL, KOMPAS.com - Pemakaian kartu tanda penduduk (KTP) untuk para calon pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres, berisiko dan merepotkan.

"Waktunya sudah mepet dan harus merombak data. Pemakaian KTP juga malah mencuatkan preseden buruk karena kami dan petugas sudah mendata. Selain itu, juga bisa dianggap tidak konsisten," ujar Nurudin Latif, anggota KPU Bantul, Kamis (4/6) sore.

Latif menyebut, jika ada warga terlewat dalam DPT, warga itu malah dipertanyakan partisipasi aktifnya.

Untuk pendataan Pileg, KPU Bantul mengerahkan 2.135 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan 5.656 ketua Rukun Tetangga (RT). Pemilih di Bantul 713.893 orang, naik dari DPT Pemilihan Legislatif (Pileg) yang sebanyak 712.729. Angka itu, terdiri atas perempuan 370.120 orang dan laki-laki 343.773 orang.

Setiap TPS Pipres bisa mengakomodir 475 hingga 500 pemilih. Angka ini naik dari daya tampung setiap TPS P ileg, yang mencapai 300-700 pemilih. Namun jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pileg dan Pilpres di Bantul sama, yakni 2.135 TPS.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau