Menyedihkan, Pengusaha Tak Boleh Jadi Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pengusaha tidak boleh jadi pejabat negara, memang amat menyedihkan. Apalagi, jika yang mengeluarkan pernyataan itu adalah kandidat presiden. "Padahal, pengusaha itu akan cepat dalam mengambil keputusan, mampu gunakan sumber daaya alam dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk men,ciptakan lapangan pekerjaan yang belum tentu dilihat birokrat," ujar anggota tim kampanye nasional Pelangi JK-Win, Bahaudin Thonti di Jakarta, Selasa (9/6) malam.

Menurut Thonti, pengusaha selalu berusaha untuk meningkatkan produksi, dan menciptakan pasar dari produksi yang ada. Proses produksi yang berjalan ini, tentu akan menyerap tenaga kerja, yang saat ini memang jumlah penganggurannya sangat besar. "Ini dibutuhkan dalam isu global, pasalnya hanya pengusaha dan kalangan enterpreneurship yang diperlukan bangsa ini untuk menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya nanti mereka akan menjadi pembayar pajak," ujarnya.

Andaikan saja ada satu juta tenaga kerja yang bisa terserap, dan setiap tenaga kerja mampu membayar pajak Rp 5 juta pertahun, tentu saja negara akan mendapat tambahan pemasukan pajak sebesar Rp 5 triliun. "Ini tentu memberikan pemasukan yang berarti bagi negara," ujarnya.

Selain itu, menurut Thonti, dampak enterpreneurship bisa mengurangi jumlah orang yang berminat pada PNS, sehingga semakin banyak orang yang tidak bermental pegawai.