Buta Aksara Ancam Kelangsungan Demokrasi

MAKASSAR, KOMPAS.com - Buta aksara yang masih menjadi persoalan mendasar bidang pendidikan berpotensi mengancam kelangsungan demokrasi di Tanah Air.

Persoalan buta aksara, bila tidak diretas dengan serius, akan menghambat tumbuhnya kesadaran wawasan Nusantara dan semangat pluralisme. Demikian terungkap dalam 'Gebyar Pendidikan Nonformal dan Informal' yang melibatkan lintas departemen di kawasan komunitas masyarakat terpencil, Desa Bulo-bulo, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Minggu (14/6). Acara itu menampilkan Inspektur Jenderal Depdiknas M. Sofyan dan Direktur Pendidikan Masyarakat Depdiknas Ella Yulaelawati.

”Buta aksara melahirkan banyak kebutaan lain mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Warga buta aksara akan sulit berdaya dalam kehidupan ekonomi serta tak mudah menerima informasi akan nilai- nilai demokrasi dan kemajemukan. Padahal, dunia telanjur mengenal Indonesia sebagai negara demokratis,” ujar Ella.

Ella mengingatkan, kesadaran beraksara tak hanya perlu bagi anak usia produktif 15 - 44 tahun. Bagi warga negara di atas usia itu pun, keberaksaraan fungsional tetap diperlukan agar mereka tak kembali buta huruf.

”Sebagai warga negara yang menentukan keputusan di tengah keluarga dan komunitas, pada usia seperti itu, esensi pendidikan sepanjang hayat tetap diperlukan untuk pencerahan,” papar Ella.

Sofyan menekankan perlunya percepatan pemberantasan buta aksara melibatkan sinergi lintas sektoral, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

”Menjangkau warga tak terlayani pendidikan formal adalah tantangan, termasuk masyarakat terpencil,” ujar Sofyan.

Kepala Subdit Kemitraan Pendidikan Masyarakat Depdiknas Pahala Simanjuntak menuturkan, tahun 2009 terdapat tujuh kawasan komunitas terpencil yang menjadi simpul penuntasan buta aksara. Sebanyak dua juta penduduk buta aksara mayoritas berdiam di Kabupaten Sigi (Sulteng), Garut (Jabar), Sekadau (Kalbar), Barru (Sulsel), Lombok Barat (NTB), Pamekasan (Jatim), dan Enggano (Bengkulu).