P2T Kabupaten Jombang Diadukan ke KPK

()

JOMBANG, KOMPAS.com - Panitia Pengadaan Tanah atau P2T Kabupaten Jombang yang berwenang menyediakan lahan guna proyek pembangunan jalan tol Trans Jawa yang melintasi sejumlah kecamatan di Kabupaten Jombang diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kuasa hukum sekitar 1.000 warga yang merasa dirugikan oleh pembangunan jalan tol itu, Ahmad Rifai, Senin (20/7) memastikan bahwa pengaduan pada KPK telah disampaikan pada Jumat (17/7) lalu.

Pengaduan itu, imbuh Rifai telah diterima Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto yang menyatakan akan menindaklanjuti soal tersebut. Rifai menambahkan, pihaknya menengarai telah terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan lahan tanah untuk proyek tersebut.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Jombang Eksan Gunajati, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa P2T Kabupaten Jombang selama ini tidak pernah melakukan praktik pembayaran. Adapun soal P2T Kabupaten Jombang yang dilaporkan Rifai pada KPK, Eksan mengatakan pihaknya tetap mempersilahkan tindakan itu dilakukan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kena OTT KPK, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Tiba di Gedung Merah Putih

Antrean Haji, "War Ticket" dan Jebakan Keuangan Haji

Antara Bom AS dan Penindasan, Warga Iran Hadapi Dilema

Daftar Tarif Listrik 13-19 April 2026, Token Rp 50.000 Dapat Berapa kWh?

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com