Ketika Jalan di Depan KPU Ditutup Total

Oleh M Zaid Wahyudi

KOMPAS.com - Demi licinnya proses penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, pengamanan di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum diperketat. Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, di depan kantor KPU pun ditutup untuk umum.

Jalan penghubung terdekat antara kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan Salemba itu memang ditutup sejak Rabu lalu pukul 18.00 atau seusai rapat rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden hari pertama yang dilakukan di Gedung KPU. Meskipun proses rekapitulasi sudah selesai sejak Kamis, pengamanan ekstra itu tetap diberlakukan hingga Jumat (24/7). Imbasnya terjadi kemacetan di mana-mana sore kemarin.

Penutupan akses jalan itu tidak hanya berlaku untuk kendaraan, tetapi juga bagi pejalan kaki. Warga yang hendak melintasi jalan protokol itu dipersilakan mengambil jalan memutar. Jika dari arah Taman Surapati, mereka harus jalan ke arah Kuningan atau Taman Menteng, sedangkan mereka yang dari arah Bundaran Hotel Indonesia harus melewati Jalan Muhammad Yamin.

Sebuah kendaraan water cannon juga disiagakan di perempatan antara Jalan Imam Bonjol dan Jalan H Agus Salim. Sebuah water cannon lainnya disiagakan di samping pintu masuk Gedung KPU.

Bagian depan halaman Kantor KPU juga dikelilingi gulungan kawat berduri. Jika sebelumnya gulungan kawat itu hanya di trotoar depan KPU, kini gulungan kawat itu diletakkan hingga jalan seberang KPU atau melewati taman pembatas jalan.

Jalan yang ditutup itu pun digunakan untuk memarkir puluhan kendaraan polisi dari berbagai jenis. Sebuah mobil Tim Gegana Polri juga berjaga-jaga di depan KPU. Polisi pun terlihat berjaga-jaga di sepanjang jalan itu.

Untuk masuk ke halaman Kantor KPU, pengunjung harus menunjukkan identitasnya dan diperiksa barang bawaannya sebanyak dua kali, yaitu sebelum memasuki bagian dalam kawat berduri dan di dekat pintu masuk halaman KPU. Untuk masuk ke Gedung KPU, pemeriksaan tas ditambah satu kali plus melewati pintu detektor.

Kotak pensil diperiksa

Polisi memeriksa seluruh kantong tas dan barang yang ada di dalam tas. Bahkan, kotak makanan, kotak pensil, komputer jinjing, dan peralatan kerja wartawan yang dibawa juga harus diperiksa.

Orang yang hendak ikut rapat rekapitulasi harus menjalani pemeriksaan identitas dua kali lagi sebelum masuk ke ruang sidang utama KPU.

Anggota KPU provinsi yang akan membacakan hasil penghitungan suara pilpres di daerahnya juga menjadi obyek pemeriksaan. ”Pengamanan kali ini (rekapitulasi Pilpres 2009) luar biasa,” kata Ketua KPU Provinsi Maluku Jusuf Idrus Tatuhey yang pada Pilpres 2004 juga mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di kantor KPU.

Bagi Idrus, pengamanan ketat itu tidak menjadi soal karena demi keamanan bersama. Ia juga tidak mempermasalahkan pemeriksaan barang bawaan pengunjung berkali-kali.

Namun, ia menyayangkan penerapan aturan itu yang berlebihan sehingga mengganggu kegiatannya sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara pilpres. Hal yang memberatkan antara lain ketentuan yang mewajibkan pejalan kaki hanya boleh menuju Kantor KPU dari arah Bundaran Hotel Indonesia.

Aparat kepolisian berbaju seragam dan sipil berjaga-jaga di seluruh sudut kompleks Gedung KPU. Hampir tak ada bagian Gedung KPU yang kosong dari petugas. Data Mabes Polri menunjukkan pengamanan kompleks Gedung KPU dilakukan oleh 826 personel dari Korps Brigade Mobil Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Pusat.

Penjagaan tidak hanya dilakukan terhadap bangunan KPU, tetapi juga para komisioner KPU. Sejak menjelang rekapitulasi pilpres, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dikawal lima aparat keamanan berbaju sipil.

Ketatnya pengamanan kompleks Gedung KPU membuat beberapa lembaga pemantau pemilu yang diundang melihat rekapitulasi penghitungan suara malas datang ke KPU. ”Masuk ke dalam Gedung KPU sulit sekali, diperiksa luar dalam. Kayaknya kita ini teroris yang membawa bom,” ungkap Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow.

Anggota KPU, Andi Nurpati Baharudin, mengatakan, pengamanan ketat itu bukan sebagai respons atas pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta, pada 17 Juli lalu. ”Pengamanan ini memang sudah direncanakan lama,” katanya.

Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Wahyono mengatakan tidak ada yang istimewa dalam pola pengamanan kompleks Gedung KPU. Ia juga membantah penutupan jalan itu karena rumor Kantor KPU bakal diduduki. ”Penutupan jalan selama dua hari terakhir ini sudah dirancang jauh-jauh hari dan menjadi bagian dari sistem pengamanan Operasi Mantap Brata (OMB),” ujarnya.

Ditutup total

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna menambahkan, pengamanan itu dilakukan karena ada indikasi kerawanan berupa unjuk rasa dari kelompok tertentu yang tidak puas dengan hasil pilpres.

Selain sudah direncanakan dalam OMB, kata Nanan, pengamanan itu sudah masuk dalam rencana pengamanan KPU yang memang sengaja diatur mulai dari tingkat I hingga IV, termasuk penutupan total di depan KPU. (SIE/MZW/OSD/WIN/SF)