Pemerintah Siapkan Hujan Buatan

SLAWI, KOMPAS.com — Untuk mengatasi berkurangnya ketersediaan air pada musim kemarau, petani diharapkan menggunakan sistem gilir air. Namun, apabila ketersediaan air tetap tidak mencukupi, pemerintah akan menyiapkan hujan buatan untuk membantu masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, saat meninjau kondisi air Waduk Cacaban di Kabupaten Tegal, Senin (10/8). Menurut Djoko, ketersediaan air pada musim kemarau memang sedikit, termasuk ketersediaan air pada waduk. Upaya yang dapat dilakukan agar petani tetap bisa menanam padi yaitu dengan menggunakan sistem gilir. Meskipun demikian, agar tetap bisa memberikan manfaat secara lebih luas, proses tanam tidak boleh dilakukan secara bersamaan.

Sebenarnya, menurut dia, kondisi yang terjadi tahun ini masih lebih baik bila dibandingkan tahun lalu. Namun, apabila tidak ada tambahan air pada musim kemarau ini, kondisi tersebut diperkirakan tetap akan mengganggu panen padi pada musim tanam kedua.

"Oleh karena itu, selain menyiapkan hujan buatan, pemerintah juga mengantisipasi kekeringan dengan membeli sekitar 186 unit mesin pompa air. Untuk irigasi kita membeli pompa-pompa air yang cukup," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menggalakkan pembangunan sumur-sumur bor. Dengan demikian, apabila tidak ada hujan, masyarakat masih bisa mendapatkan air dari sumur tanah.

Air minum

Djoko mengatakan, selain air untuk irigasi, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu ketersediaan air bersih untuk kebutuhan minum masyarakat. Pasalnya, pada musim kemarau saat ini, sebagian masyarakat tidak bisa mendapatkan air bersih secara mencukupi.

Salah satu upaya mengatasi persoalan tersebut yaitu dengan membuat instalasi penjernihan air minum secara berkeliling. Air tanah yang sudah dijernihkan kemudian dibawa dengan mobil tangki untuk disalurkan kepada masyarakat.

Menurut dia, penanggung jawab dalam pengelolaan instalasi penjernihan air minum adalah perusahaan daerah air minum (PDAM), dan bukan pemerintah pusat. "Air minum untuk masyarakat itu menjadi tanggung jawab pemda. Kalau karena sesuatu hal PDAM tidak mampu sehingga masyarakat menderita, baru pemerintah pusat turun tangan," katanya.

Waduk Cacaban

Sementara itu, berkurangnya ketersediaan air juga sudah mulai terjadi pada Waduk Cacaban. Pengamat Pengairan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Adiwerna Kabupaten Tegal Darto mengatakan, saat ini volume air Waduk Cacaban hanya sekitar 20,75 juta meter kubik. Padahal, seharusnya volume waduk tersebut masih mencapai sekitar 25 juta meter kubik.

Ketersediaan air pada waduk Cacaban juga hanya mampu memenuhi sekitar 42 persen dari kebutuhan. Agar masih tetap bisa dimanfaatkan, sejak 1 Juli lalu para petani sudah melakukan sistem gilir. Diperkirakan, air waduk tersebut akan bisa dimanfaatkan hingga awal Oktober mendatang.