DKI Persempit Gerak Teroris

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memerintahkan semua lurah dan camat untuk memetakan kondisi keterpantauan wilayah terhadap pendatang baru. Pemetaan itu penting untuk mempersempit ruang gerak pendatang yang dicurigai terlibat dalam jaringan terorisme.

Semua warga dan pegawai Pemprov DKI Jakarta harus bekerja sama untuk mencegah masuknya teroris ke wilayah-wilayah permukiman Jakarta. "Kita tidak boleh membiarkan kondisi keamanan dan perekonomian Jakarta didekte oleh para teroris," kata Fauzi Bowo, Selasa (11/8) di Balaikota DKI Jakarta.

Sebelumnya, Fauzi Bowo mengumpulkan semua lurah se-DKI Jakarta untuk memperkenalkan pola-pola pergerakan teroris dan jaringan mereka. Para lurah juga diperkenalkan beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan dini.

Fauzi mengatakan, setiap lurah harus turun sampai ke tingkat RT dan memastikan apakah pengawasan di tingkat lingkungan sudah dilakukan dengan ketat atau belum. Tingkat pengawasan RT itu harus dipetakan agar diketahui wilayah-wilayah yang lemah dalam pemantauan terhadap pendatang.

Kawasan-kawasan yang baru dibangun dan belum terbentuk RT dan RW-nya merupakan kawasan yang harus diwaspadai karena teroris dapat datang dan bersembunyi tanpa terpantau, kata Fauzi.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Suaedi mengatakan, para lurah harus memastikan setiap pengurus RT mau mengawasi dan menanyakan identitas pendatang yang baru sampai ke lingkungan mereka. Jika dinilai mencurigakan, para pengurus RT harus langsung melaporkan langsung ke lurah.

Para lurah harus menciptakan komunikasi langsung dengan setiap pengurus RT agar pendatang yang mencurigakan dapat langsung dilaporkan. Para pengurus RT diminta tidak sungkan untuk mengawasi pendatang karena mereka sudah menerima tunjangan dari APBD DKI sebesar Rp 600.000 per bulan, kata Suaedi.

Suaedi mengatakan, kawasan permukiman elite dan permukiman kumuh merupakan lokasi yang paling rawan menjadi tempat transit para teroris karena tidak terlalu terpantau.

Terorisme hanya dapat diatasi jika semua warga Jakarta bersatu untuk mempersempit ruang gerak mereka, kata Suaedi.

Selain itu, kata Fauzi, warga tidak perlu takut dengan isu ledakan bom menjelang hari kemerdekaan. Penyebar teror melalui pesan singkat itu sudah ditangkap polisi.

Pengetatan KTP

Selain pemantauan pendatang, kata Fauzi, para lurah juga diminta memperketat pemberian KTP. Calon penerima KTP harus melengkapi semua kebutuhan administrasi dan harus diketahui pengurus RT setempat. Kemudahan mendapatkan KTP asli tapi palsu merupakan salah satu hal yang memudahkan ruang gerak teroris.

Namun, pelayanan KTP bagi warga DKI tidak boleh dihambat dengan alasan mencegah teroris. DKI bahkan akan menguji coba sistem perpanjangan KTP dengan mobil keliling.

Sistem perpanjangan KTP ini mirip perpanjangan SIM dan STNK dengan bus yang mendatangi pusat keramaian warga. Namun, perpanjangan KTP ini baru dapat dilakukan untuk warga yang tidak berubah alamat.