Polemik BPWS, Gubernur Jatim Temui Menteri PU

()

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jatim Soekarwo akan menanyakan polemik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto. Ketiga hal yang akan diungkapkan adalah permohonan dimasukkannya lima kepala daerah dalam keanggotaan dewan pengarah BPWS, keterlibatan para kepala daerah dalam tentukan kebijakan pengembangan wilayah, dan kemungkin an pemasukan yang bisa dikucurkan kepada masing-masing daerah.

"Nanti sore saya bertemu Menteri PU dan menanyakan lagi persoalan tadi. Saya juga akan mengusahakan agar menteri PU dapat bertemu dan berdialog langsung dengan para kepala daerah," ujarnya, Rabu (19/8) di Surabaya.

Terkait pemasukan, Soekarwo akan mengajukan permohonan pada Menteri PU terkait pemasukan dari tarif sepeda motor di Jembatan Suramadu. Dulu, kendaraan roda dua diharapkan hanya dikenai tarif retribusi dan bukan tol, dengan demikian sebagian pemasukan dapat diteteskan ke kabupaten dan kota untuk pengembangan wilayah mereka.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Plafon Terminal 3 Bandara Soetta Jebol akibat Hujan Deras, Penumpang Berlarian

Kepala Intelijen IRGC Majid Khademi Meninggal dalam Serangan AS-Israel

Saat Laporan Warga DKI Malah Dibalas Foto AI: “Jangan Asal Bapak Senang”

Lurah Kalisari Minta Maaf soal Foto Rekayasa AI di JAKI, Petugas PPSU Diberi SP1

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com