Waduh, Yahukimo Dilanda Bencana Kelaparan Hebat

JAYAPURA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, Budi Setyanto,SH menegaskan, bencana kelaparan yang menimpa masyarakat di tujuh distirik dalam wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua sangat kontradiktif dengan pemberitaan media massa.

Selama ini media massa lokal di Papua selalu menampilkan keberhasilan geliat pembangunan di Kabupaten Yahukimo yang mencengangkan.

"Kabar mengenai kelaparan yang menimpa masyarakat tujuh distrik di Yahukimo sangat kontradiktif dengan pemberitaan media massa selama ini yang mengatakan bahwa kabupaten ini berhasil dalam pembangunan di hampir segala bidang kehidupan termasuk pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan," kata Budi Setyanto di Jayapura, Jumat (4/8).

Hampir seminggu sekali, media lokal di Jayapura yang sudah melakukan kontrak kerja sama dengan Pemkab Yahukimo memberitakan, betapa gencarnya proses pembangunan di kabupaten tersebut.

Bupati Yahukimo, Ones Pahabol diberitakan sangat rajin melakukan kunjungan dari kampung ke kampung atau disebut Turun Kampung (Turkam) guna melihat dari dekat kemajuan pembangunan serta berdialog dari hati ke hati dengan rakyat di kampung.

"Namun ternyata, realitas berbicara lain, apa yang diberitakan media massa selama ini dibantah sendiri oleh fakta bahwa telah terjadi bencana kelaparan yang menimpa masyarakat di tujuh distrik selama delapan bulan terakhir," katanya.

Budi mempertanyakan, kebenaran dari informasi tentang kelaparan selama delapan bulan tersebut karena jika mengikuti pemberitaan media massa mengenai geliat pembangunan Yahukimo, rasa-rasanya, kelaparan seperti itu mustahil terjadi.

"Di sinilah letak kontradiktifnya, pada satu pihak pejabat pemerintah dan media selama ini mengatakan pembangunan di Yahukimo berhasil dan menggembirakan tetapi pada sisi lain kasus kelaparan justru menimpa masyarakat di tujuh distrik dan hal ini sudah berlangsung selama delapan bulan. Apakah pemerintah tidak mendengar kejadian ini selama delapan bulan tersebut," kata Budi.

Pada sisi lain, pemerintahan Gubernur Barnabas Suebu telah mencanangkan program pembangunan dari kampung ke kampung untuk menyejahterakan rakyat mulai dari kampung yang dikenal dengan sebutan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek).

Media massa akhir-akhir ini pun memberitakan, program Respek sudah berhasil mengangkat rakyat di kampung-kampung keluar dari jurang kemiskinan, kebodohan, kelaparan dan keterbelakangan.

"Tetapi nyatanya, masyarakat di tujuh distrik itu mengalami kelaparan hebat selama delapan bulan. Dimana kebenaran dari informasi keberhasilan program Respek itu," katanya.

Menurut Budi, jika apa yang ditulis media massa itu benar adanya, maka pertanyaan cerdas adalah, mengapa sampai masyarakat di tujuh distrik di Kabupaten Yahukimo itu ditimpa bencana kelaparan selama delapan bulan terakhir ini dan selama delapan bulan juga pemerintah setempat tidak mengetahui persoalan kemanusiaan itu?

Delapan distrik yang ditimpa bencana kelaparan antara lain Distrik Sutamon, Langda, Bomela, Seradala, Walma, Pronggoli dan Distrik Heryakpini. Kelaparan itu sudah berlangsung sejak Januari dan tercatat 92 orang telah meninggal dunia.

"Padahal sudah terjadi sejak Januari, dan sudah dilaporkan, namun pemerintah belum ada yang turun langsung ke sini," kata Pendeta Isak Kipka, yang pertama kali mempublikasikan kelaparan ini kepada media.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Yahukimo Roby Luntukoi yang dihubungi di Jayapura melalui telepon genggamnya membenarkan hal tersebut. "Sebuah tim Pemkab Yahukimo sedang mengunjungi tempat-tempat tersebut," ujarnya.

"Setelah mendengar laporan dari pihak gereja, kami langsung melakukan pengecekan pada distrik-distrik tersebut dengan menggunakan pesawat terbang berbadan kecil, karena letaknya terpencil dan hanya bisa dijangkau dengan transportasi udara," kata Robi.

Budi Setyanto mengingatkan pemerintah setempat agar tidak menjadikan kondisi geografis Papua yang sulit dan cuacanya yang sering tidak bersahabat sebagai alasan pembenaran diri.

"Kita jangan jadikan kondisi geografis Papua yang sulit untuk membenarkan diri bahwa pemerintah sulit menjangkau wilayah-wilayah yang ditimpa bencana kelaparan itu sehingga berita tentang kelaparan selama delapan bulan baru diketahui pekan ini," katanya.