Din Syamsuddin: Muhammadiyah Ogah "Ngemis" Jabatan Menteri

SURABAYA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan, organisasi yang dipimpinnya tidak akan meminta-minta jabatan menteri kepada presiden terpilih.

"Muhammadiyah enggak pernah berpikir meminta-minta atau mau mengemis jabatan karena Muhammadiyah sudah ada sebelum negara kita ada," kata Din Syamsuddin dalam acara di Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Surabaya, Selasa (15/9).

Setelah menghadiri pelantikan Pembantu Dekan se-Unmuh Surabaya yang dihadiri Ketua PW Muhammadiyah Jatim Prof Syafiq A Mughni, MA, itu, Din mengatakan, Muhammadiyah sudah lama berbuat dan mengisi kemerdekaan.

"Karena itu, banyak figur Muhammadiyah yang direkrut dalam pemerintahan, mulai dari perdana menteri, menteri, hingga kabinet sekarang, tapi Muhammadiyah tidak akan minta-minta jabatan," katanya.

Didampingi Rektor Unmuh Surabaya Prof Zainuddin Maliki, ia mengatakan bahwa jabatan menkes dan mendiknas yang ada saat ini juga bukan didasarkan permintaan Muhammadiyah, tetapi penghargaan pemerintah kepada Muhammadiyah.

"Kalau sekarang ada yang ingin direkrut lagi ya silakan karena Muhammadiyah memiliki banyak figur dalam banyak bidang keahlian, apakah pertanian, luar negeri, ekonomi, bahkan pemberdayaan perempuan juga ada," katanya.

Namun, ia menilai, Presiden perlu diberi waktu untuk menentukan para pembantunya karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden dan Presiden sudah tahu sifat majemuk bangsa Indonesia. "Karena itu, Presiden enggak usah ditekan. Hal itu justru akan membuat pilihan yang enggak baik. Saya setuju bila menteri dipilih berdasarkan profesionalisme, kompetensi, dan komitmen moralnya," katanya.

Apalagi jika ditekan politikus, katanya, menteri yang terpilih justru hanya akan berbuat untuk partai atau kelompoknya dan bukan berbuat untuk masyarakat.

"Dia akan berbuat untuk kepentingan kapitalisasi partai atau kelompoknya dan juga berbuat untuk kepentingan pemilu mendatang agar terpilih lagi," katanya.