TEGUCIGALPA, KOMPAS.com - Pemimpin sementara Honduras Roberto Micheletti mengatakan bersedia berunding dengan presiden terguling, Manuel Zelaya. Tapi, kesediaan Micheletti ada syaratnya. Zelaya mesti menerima jadwal pemilihan umum yang direncanakan November mendatang.
"Saya siap berunding dengan Zelaya, selama dia secara tegas menyetujui pemilihan presiden," kata Micheletti dalam sebuah pernyataan yang dibacakan Menlu sementara Honduras Carlos Lopez, Rabu (23/9).
Micheletti mengatakan jalan untuk menyelesaikan krisis ini adalah "menggelar pemilihan presiden pada 29 November mendatang, memilih presiden baru, dan menyerahkan kekuasaan pada 27 Januari seperti diamanatkan konstitusi."
Zelaya sendiri kini berada di dalam Kedutaan Besar Brazil di Tegucigalpa setelah diam-diam kembali ke negerinya, 21 September lalu. Sebelumnya, selama tiga bulan lebih, ia berada di luar negeri.
Sementara itu, sejak kedatangan Zelaya, tentara Honduras mengepung kedubes Brazil dan telah memutus pasokan listrik, jalur telepon, dan air bersih ke dalam kedutaan.
Pemerintah Brazil memperingatkan agar tentara Honduras tidak memaksa masuk ke dalam kedutaan dan tengah mencoba menggelar pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan PBB.
Suaka politik
Sejauh ini Micheletti berjanji tidak akan menyerang kedutaan besar Brazil. Namun, dia meminta pemerintah Brazil segera memberi suaka politik pada Zelaya atau menyerahkannya pada pemerintah Honduras.
Sejak kedatangan Zelaya, jam malam diberlakukan dan penghadang jalan dibangun di sepanjang jalan utama menuju ibu kota Tegucigalpa.
Kemarin, tentara Honduras menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pendukung Zelaya, dan sekarang melakukan patroli di sekitar Kedutaan Besar Brazil.
Pemimpin interim Honduras Roberto Micheletti memuji kinerja tentara yang menurut dia telah melakukan operasi dengan baik tanpa menjatuhkan "korban tewas".
Meski demikian, sebuah rumah sakit mengatakan sekitar 20 orang dirawat akibat cedera setelah tentara membubarkan para pendukung Zelaya.
Para pengunjuk rasa menolak jam malam yang diberlakukan mulai Senin siang hingga Selasa malam kemarin.
Saat ini dikabarkan sekitar 70 orang pendukung Zelaya berada di dalam kantor kedutaan besar Brazil.
Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ian Kelly mengatakan Deplu dan Kedutaan Besar AS di Tegucigalpa telah melakukan kontak dengan perwakilan Brazil untuk mendiskusikan "bantuan yang bisa diberikan AS untuk membantu selama krisis politik ini".
Sedangkan di New York, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva menegaskan posisinya dalam krisis ini. Dia mengatakan sebuah solusi demokratis dan negosiasi harus dimunculkan.
Dia mendesak Zelaya untuk sangat berhati-hati dan tidak memberi alasan apapun bagi para pelaku kudeta melakukan kekerasan. Lula juga memperingatkan pemerintah Honduras untuk tidak memaksa masuk ke dalam kedutaan dengan menggunakan kekerasan.
Dalam suratnya kepada anggota Dewan Keamanan PBB, Selasa lalu, Pemerintah Brazil mengatakan sangat khawatir atas keselamatan Zelaya serta keamanan dan integritas kedutaan Brazil beserta seluruh pegawainya.
Krisis politik Honduras bermula setelah Zelaya berupaya menggelar konsultasi publik untuk menanyakan kepada rakyat apakah mereka mendukung perubahan konstitusi.
Lawan-lawan politik Zelaya menilai apa yang dilakukan sang presiden saat itu melanggar konstitusi dan berupaya mengubah peraturan satu periode jabatan untuk seorang presiden. Dengan kata lain, Zelaya tengah mengupayakan agar dirinya menjadi presiden kembali.
Presiden Kosta Rika, Oscar Arias telah berupaya menjadi mediator pembicaraan dama antara kedua pihak. Namun sejauh ini upaya tersebut gagal.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang