JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan keluarga korban orang hilang mendatangi Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9). Kedatangan mereka untuk mengikuti Sidang Paripurna DPR yang mengagendakan laporan Pimpinan Pansus Penanggulangan atas Hasil Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 . Awalnya, puluhan orang yang membawa setangkai mawar putih di tangannya ini, tak diperbolehkan masuk oleh petugas pengamanan dalam DPR.
Anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning kemudian turun tangan untuk meloloskan keluarga korban masuk ke ruang sidang paripurna. Salah satu aktivis HAM, yang juga Koordinator KONTRAS, Usman Hamid mengatakan, kedatangan mereka karena ingin melihat dan mengawal langsung pengesahan hasil kerja pansus yang akan berimbas pada nasib keluarga para orang hilang.
"Kami menyambut baik rekomendasi yang dihasilkan pansus. Tapi apakah akan diterima oleh sidang paripurna? Ini yang akan kami kawal dan kami ikuti," ujar Usman, yang turut mendampingi keluarga korban.
Hasil kerja Pansus Orang Hilang menghasilkan 4 rekomendasi, yaitu: Meminta Presiden untuk membentuk pengadilan HAM Adhoc untuk peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa, mencari 13 aktivis yang masih dinyatakan hilang, mendorong pengesahan UU yang meratifikasi konvensi PBB tentang perlindungan dari penghilangan orang secara paksa dan merekomendasikan kepada pemerintah agar memberikan kompensasi kepada keluarga korban.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang