Banyak Menteri Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, hanya sebagian kecil di antara jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu sekarang ini yang masih akan menjalankan tugas bersamanya pada masa lima tahun mendatang.

Adapun sebagian besar menteri lainnya akan mengakhiri masa baktinya dengan ucapan terima kasih dari Presiden.

Keputusan itu diambil Presiden Yudhoyono bukan hanya karena diperlukan adanya penyegaran di pemerintahan, tetapi juga mengingat realitas politik yang berubah.

”Bisa jadi, partai politik akan mengusulkan nama-nama yang sama dan nama-nama yang tidak sama untuk dimasukkan di jajaran kabinet mendatang. Oleh karena itu, saya mohon pengertian semuanya. Sebab, hanya sebagian kecil yang masih mendapatkan tugas di lingkungan kabinet dan sebagian besar lainnya memasuki medan pengabdian yang lain,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada acara perpisahan Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/10).

Dalam acara itu hadir antara lain Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, wakil presiden terpilih Boediono, dan semua anggota menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

Menurut Presiden, Indonesia tidak mengenal pemerintahan demisioner. ”Oleh sebab itu, meskipun hari-hari ini kita sudah melaksanakan semacam pesta perpisahan, tugas masih akan terus berlanjut sampai dengan adanya penggantian bagi para menteri yang tidak berlanjut ke kabinet berikutnya,” katanya.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, calon menteri yang dipanggil Presiden sudah punya bobot 90 persen untuk ditetapkan sebagai menteri.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng juga tidak mengetahui jumlah menteri yang berakhir dan yang akan dipilih lagi oleh Presiden. ”Yang jelas, malam ini dilanjutkan pemberitahuannya dan Sabtu-Minggu akan dilakukan pemanggilannya. Tentu, yang akan dipanggil pada Sabtu dan Minggu separuh-separuh dari jumlah 34 menteri,” katanya.

Sejumlah menteri yang diperkirakan akan dipilih kembali, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Mensesneg Hatta Rajasa, memilih menghindar ketika ditanya pers. ”Kok, kalian yang berbinar-binar bertanya. Saya malah tidak,” kata Sri Mulyani.

Mari Pangestu hanya menjawab, ”Saya tidak berkomentar,” saat disinggung kemungkinan dirinya akan dipercaya kembali oleh Presiden.

Adapun Jero Wacik, yang semula tidak mau berkomentar, akhirnya mengatakan, ”Soal itu (pemanggilan) masih harus diembargo.”

Keyakinan Taufik

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufik Kiemas optimistis Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bakal merestui kader PDI-P memperkuat kabinet lima tahun mendatang jika diminta Presiden Yudhoyono.

Taufik yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan hal itu di Kantor Presiden, Jumat. Taufik menemui Presiden Yudhoyono untuk menyampaikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden oleh MPR pada 20 Oktober mendatang.

Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan PDI-P bergabung dengan enam partai politik pendukung pemerintah, Taufik mengatakan, ”PDI-P dalam hal itu menunggu saja dari Presiden, siapa yang mau diambil. Demi negara, mungkin PDI-P akan memberikan.”

Taufik Kiemas juga berkeyakinan Presiden akan meminta kader PDI-P turut memperkuat kabinet. ”Ya, insya Allah diminta,” katanya.

Taufik menilai akan lebih baik apabila PDI-P bergabung pula dalam koalisi parpol pendukung pemerintah. ”Ya, kalau rukun, kan, enak,” ujarnya.

Menurut Taufik, proses komunikasi dengan Presiden baru mulai dilakukan karena PDI-P berprinsip tidak ingin meminta bagian kekuasaan, kecuali diminta turut mengambil bagian.

Ketika ditanya tentang sikap Megawati, Taufik mengungkapkan optismismenya. ”Ya, asal diminta,” ujarnya.

Megawati di Singapura

Megawati sejak Kamis berada di Singapura. Menurut Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo, Megawati berada di Singapura untuk melakukan cek kesehatan.

Informasi lain yang diterima Kompas dari kader PDI-P yang tidak bersedia disebutkan namanya menyebutkan bahwa Megawati ke luar negeri untuk menghindari tekanan-tekanan penandatanganan kontrak politik.

Sebagaimana banyak diberitakan, semua pemimpin tertinggi partai politik yang ingin menempatkan kadernya dalam kabinet SBY-Boediono harus menandatangani kontrak politik.

Informasi yang berkembang di elite PDI-P, saat ini terjadi perbedaan pandangan yang tajam antara Megawati dan Taufik Kiemas.

Taufik cenderung mendorong PDI-P berkoalisi dengan pemerintah, sedangkan Megawati menghendaki tetap oposisi sebagaimana yang diamanatkan kepadanya dalam Musyawarah Nasional 2005.

Beathor Suryadi, anggota tim sukses Badan Pemenangan Pemilu PDI-P, berkeyakinan bahwa Megawati tidak akan mungkin menandatangani kontrak politik dan membawa nama-nama kadernya ke Cikeas.

Adapun Taufik, menurut dia, berpandangan bahwa ujung dari pengabdian partai adalah bekerja di masyarakat, yaitu lewat pemerintahan.

”Kenapa Megawati keras pendiriannya karena dia paham fatsun politik, sementara Taufik politikus yang ’gaul’ dengan realitas politik,” ucapnya.

Beathor yakin, tidak akan ada kader PDI-P yang berani masuk kabinet tanpa persetujuan Megawati karena diamanatkan Munas 2005 untuk menentukan garis politik partai sebagai partai oposisi. Hal itu, menurut dia, belum diubah sampai Kongres 2010 mendatang.

Forum konsultasi

Tentang isi kontrak politik yang telah ditandatangani enam pemimpin partai politik, Andi Mallarangeng mengatakan, di situ diatur juga mengenai forum konsultasi yang akan dibentuk pemerintah dan partai koalisi pendukung pemerintah.

”Forum konsultasi dibentuk untuk membahas masalah-masalah yang muncul antara partai koalisi dan pemerintah. Misalnya, jika ada menteri yang akan ditarik oleh partainya atau menteri yang akan diganti oleh Presiden, masalah itu akan dibahas di forum konsultasi,” kata Andi. (HAR/DAY/SUT)