Penunjukan Wakil Menteri Jangan untuk Politik Akomodasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam pidato pengumuman susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan akan menunjuk beberapa wakil menteri. Keberadaan wakil menteri memang dipandang perlu untuk mem-back up sejumlah menteri yang membidangi lingkup kerja yang sangat luas. Namun, penunjukan wakil menteri diharapkan tidak menjadi ranah untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu.

"Ada kementerian yang lingkup kerjanya memang banyak sehingga dibutuhkan wakil menteri. Nah, kalaupun itu harus ada, tidak boleh ditetapkan berdasar kepentingan politik. Artinya, hanya untuk mengakomodasi orang yang pernah berjasa mendudukkan SBY di kursi presiden," kata pengamat politik, Bachtiar Effendi, Sabtu (24/10) di Jakarta.

Saat ini, yang sudah memiliki wakil menteri adalah Menteri Luar Negeri. Ia berharap, Presiden SBY bisa cermat menentukan pos-pos menteri mana saja yang membutuhkan wakil. Wakil-wakil menteri tersebut, menurut Bachtiar, bisa dari kalangan profesional atau partai politik.

"Tidak harus profesional. Orang partai banyak juga yang profesional, tapi jangan hanya untuk akomodasi kepentingan politik, itu saja intinya," kata Bachtiar.

Terkait kewenangan, wakil menteri hanya membantu menteri dalam melakukan tugas-tugas utamanya. "Bukan hanya jadi ban serep. Tapi ada pembagian tugas dengan menteri, mungkin mengurusi administrasi," ujarnya.