MEDAN, KOMPAS.com - Meski revitalisasi perkebunan untuk tanaman karet cenderung gagal, produsen benih unggul sebenarnya mampu memasok kebutuhan untuk kebun karet rakyat yang harus diremajakan.
Persoalannya, produsen benih khawatir tak ada jaminan pasar, mengingat daya beli petani terhadap benih unggul rendah, sementara investasi untuk persemaian benih membutuhkan biaya besar.
Menurut Kepala Pusat Penelitian Karet, Chairil Anwar, produsen benih lebih cenderung menunggu perkembangan permintaan benih unggul di pasar. Sehingga bila permintaan berkurang, mereka pun tak terlalu banyak memproduksi benih unggul. Tapi di sisi lain, lanjut Chairil, sebenarnya banyak kebun karet rakyat yang seharusnya menjalani peremajaan.
Selain Pusat Penelitian Karet, produsen bibit karet unggul lainnya adalah penangkar bibit swasta dan juga perusahaan perkebunan besar. Produksi bibit unggul mereka saat ini hanya berdasarkan permintaan pasar.
Kondisi ini menurut Chairil sangat kontras, mengingat kebutuhan bibit unggul sebenarnya cukup tinggi, karena terdapat sedikitnya 300.000 hektar kebun karet rakyat di Indonesia membutuhkan peremajaan segera. Namun program revitalisasi perkebunan, lanjut Chairil, baru menyentuh kurang dari 5.000 hektar kebun karet rakyat.
Biaya investasi memproduksi benih ini cukup besar. Biaya memproduksi benih seluas satu hektar, untuk kebutuhan kebun seluas 50 hektar sebesar Rp 70 juta.
"Jadi, kalau kami memproduksi benih 10 hektar saja, harus ada biaya sebesar Rp 700 juta. Sementara kalau tidak ada jaminan bibit yang kami produksi terserap pasar, ya kami khawatir rugi," ujar Chairil saat dihubungi dari Medan, Minggu (25/10).
Chairil mengakui, petani enggan membeli bibit unggul meremajakan kebunnya, mengingat butuh waktu hingga lima tahun sebelum benih yang dia tanam bisa menghasilkan. Kadang petani berpikirnya, dari pada lima tahun enggak menghasilkan, lebih baik mendapatkan hasil dari tanaman yang semestinya sudah harus diremajakan.
Produsen benih, lanjut Chairil, sebenarnya mau membantu program revitalisasi perkebunan. Namun ketiadaan jaminan pasar, membuat produsen juga enggan memproduksi bibit unggul dalam jumlah besar.
"Kalau kami sih siap bekerja sama dengan Dinas Perkebunan atau instansi lain untuk pengadaan bibit unggul. Intinya kami butuh jaminan pasar," ujarnya.
Sebenarnya potensi kebutuhan bibit unggul karet di Indonesia sangat besar. Hanya dari kebun rakyat yang membutuhkan peremajaan segera saja ada 300.000 hektar. Sementara terdapat 2,6 juta hektar kebun karet rakyat, dari total 3,2 juta hektar kebun karet di seluruh Indonesia.
"Kalau bicara karet rakyat, mereka hanya menggunakan benih dari biji pohon yang ditanam, bukan bibit okulasi hasil klon karet unggul. Kebanyakan kebun rakyat malah bukan berupa kebun, tapi hutan," kata Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah.
Dia mengatakan, perusahaan karet termasuk yang berkepentingan dalam pengadaan bibit unggul ini, mengingat tingkat produktivitas karet rakyat sangat rendah. Edy mengatakan, Sumut memiliki pabrik pengolahan karet dengan kapasitas terpasang mencapai 750.000 ton pertahun, tapi hanya bisa dipasok maksimal 500.000 ton pertahun. Kebun karet rakyat tingkat produktivitasnya hanya 300 kilogram perhektar setiap tahunnya.
Tingkat produktivitas kebun karet yang menggunakan bibit unggul bisa mencapai 1,5 ton hingga 2 ton perhektar. Sedikitnya pasokan ini membuat pabrik pengolahan karet yang ada di Sumut tak beroperasi dengan maksimal. Malah kadang pabrik di Sumut tapi karetnya dipasok dari Aceh dan Sumsel.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang