Dukungan Moral Membesar
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Masdar F Mas’udi menyatakan siap memberikan jaminan penangguhan penahanan. Bahkan, Sabtu kemarin, mantan Presiden yang juga mantan Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk dukungan. Dalam beberapa hari terakhir, dukungan moral bagi Bibit dan Chandra terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Din, Gus Dur, dan Masdar menilai penahanan Bibit dan Chandra merupakan bentuk kriminalisasi KPK. Kasus yang menjerat keduanya juga tidak jelas karena tuduhan polisi berubah-ubah. ”Terus terang saja saya bingung dengan tuduhan Polri kepada mereka. Awalnya mereka dituduh menerima sogokan, kok sekarang berubah jadi penyalahgunaan wewenang,” tutur Gus Dur seusai menemui pimpinan KPK. Menurut Gus Dur, tafsir Senada dengan Gus Dur, Din juga menilai adanya ketidakjelasan tuduhan polisi. Bahkan, dia menengarai penahanan itu merupakan bentuk kriminalisasi terhadap lembaga KPK. Meski dibantah kepolisian, lanjut Din, indikasi kriminalisasi itu ada. Selain tuduhan yang berubah-ubah, penangkapan dilakukan setelah rekaman penyadapan perbincangan rekayasa penetapan tersangka Bibit dan Chandra mengemuka di ruang publik. Proses hukum yang dilakukan kepolisian kepada Bibit dan Chandra pun dinilai tidak adil. Sebab, proses hukum dijalankan berdasarkan kebenaran yang absurd atau tidak masuk akal. Maka, menurut Din, baik polisi maupun presiden harus mengklarifikasi kasus itu. ”Diperlukan langkah-langkah kenegaraan untuk memperjelas kasus itu. Karena dikhawatirkan ini akan menjadi blunder, kesalahan besar di awal pemerintahan SBY,” tuturnya menegaskan. Ketiga tokoh itu juga menengarai bahwa penangkapan Bibit dan Chandra merupakan upaya memperlemah KPK. ”KPK memang sedang dilumpuhkan dengan segala cara, hanya karena KPK mulai menunjukkan kemampuannya memenuhi harapan publik memberantas korupsi,” ujar Masdar. Kriminalisasi terhadap KPK, lanjut dia, memang akan menguntungkan para koruptor. Akan tetapi, kriminalisasi tersebut juga memupus harapan rakyat Din dan Gus Dur berpendapat, penahanan Bibit dan Chandra tidak bisa dilepaskan dari pengusutan kasus pencairan dana pada Bank Century. ”Jauh-dekat, ada keterkaitan kasus itu dengan Bank Century yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara,” kata Din. Gus Dur mengingatkan KPK agar tetap fokus mengusut kasus Bank Century. Ribuan santri dan pemimpin Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman menuntut Polri memberantas korupsi serta tidak takut menahan dan menuntaskan penyidikan perkara pimpinan KPK nonaktif jika memang berbuat curang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. ”Rakyat Indonesia sudah terlalu lama menderita dan tidak sejahtera akibat banyaknya pejabat korupsi. Sekarang, kalau pimpinan KPK tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan menyalahgunakan wewenangnya, bersihkan KPK sebersih-bersihnya,” kata Saggaf bin Mahdi, pemilik pondok pesantren itu, Jumat malam. Ia menyatakan hal itu setelah bersama ribuan santrinya menggelar doa bersama bagi keselamatan bangsa dan negara Indonesia di kompleks pesantren di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Puluhan anggota Dewan Perwakilan Daerah juga menyatakan dukungan. Penggalangan dukungan dilakukan di sela-sela acara orientasi anggota DPD di Jakarta, Sabtu. Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR M Asri Anas mengatakan, sudah 30 anggota yang menandatangani dukungan moral untuk Bibit dan Chandra, sekaligus memberikan jaminan penangguhan penahanan. Sejumlah pengajar dari tujuh kampus dan satu lembaga studi, Sabtu di Malang, menyerukan kepada Presiden Yudhoyono agar bertindak nyata menghentikan kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra. Tujuh kampus itu adalah Sentra HAM Universitas Indonesia, Pusat HAM Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas At-Thahiriyah Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pusat HAM Universitas Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Indonesian Legal Resource Center, Jakarta. ”Kami mendesak Presiden Yudhoyono bersikap nyata dan dengan kekuasaannya menghentikan sikap serta tindakan Polri dan Kejagung yang arogan
