Eep Syaefullah: Tim Independen Mestinya Berwenang Usut Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Eep Syaefullah, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kewenangan seluas-luasnya dalam melaksanakan tugas, termasuk akses untuk mendapat data dan informasi terkait kasus Bank Century.

Menurut dia, semua permasalahan yang ada terhadap perseteruan Polri dan KPK yang berujung pada penahanan Bibit-Chandra tidak terlepas dari kasus Bank Century. "TPF harus diberikan kewenangan seluas-luasnya karena kita tahu kasus ini ada indikasi terkait dengan kasus Bank Century," kata Eep saat memberikan orasi di depan para pengunjuk rasa di Bundaran HI, Senin (2/11) siang.

Menurut Eep, kasus Century punya indikasi yang sangat sensitif dengan pemerintahan, terutama pemerintahan SBY, pada periode lalu yang melibatkan sejumlah nama pejabat pemerintah. Jika tim independen telah diberikan wewenang yang seluas-luasnya, maka Presiden SBY harus siap menerima semua konsekuensi dari seluruh hasil investigasi tim tersebut.

"Jika Presiden telah memberikan seluas-luasnya, maka dia harus menerima segala konsekuensinya. Sebuah tim independen nanti akan melaporkan kepada publik. Dia (tim independen) harus mengatakan, inilah hasil investigasi kami," tegasnya.

Menurut Eep, hasil kerja TPF haruslah sebuah rekomendasi. Jika ada pelanggaran yang dilakukan pihak kepolisian maupun pejabat pemerintahan SBY sebelumnya, maka mereka juga harus siap dicopot dan diseret ke pengadilan.

"Fakta itu, tanpa rekomendasi, sama saja tak bersuara. Usulan secara birokratif kepada pemerintahan agar memecat seluruh pembantunya yang terlibat. Tindak lanjut politik menyangkut tata hubungan antar-lembaga negara, termasuk penegasan kewenangan dan kredibilitas nama baik lembaga KPKP dengan segala konsekuensinya. Tindakan hukum, ada pengadilan, itu juga harus dibawa sampai ke sana," pintanya.

Eep minta orang-orang yang berada di tim independen haruslah orang yang memiliki independensi dan kredibilitas di setiap bidang yang ditelusurinya. "Misalnya, mereka juga harus mengerti bagaimana arus transaksi uang antar-lembaga," pungkasnya. (Persda Network/CR2)