Menhan: Masih Banyak Masalah di Perbatasan

ENTIKONG, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui masih banyak persoalan di wilayah perbatasan RI dengan negara lain termasuk Malaysia, mulai dari sosial ekonomi hingga infrastruktur yang belum memadai. "Masalah perbatasan tidak hanya masalah pertahanan tetapi juga sosial ekonomi, dan kita akan tampung, pelajari untuk dicarikan solusinya, karena ini menyangkut lintas departemen," katanya, usai melakukan peninjauan ke perbatasan Entikong (Kalimantan Barat) dan Tebedu (Malaysia), Sabtu (7/11).

Terkait pertahanan negara, Purnomo mengatakan, dari panjang wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat yang mencapai 1.000 kilometer ada 200 kilometer yang belum dijaga. "Dari panjang wilayah perbatasan sekitar 1.000 kilometer, baru 800 kilometer yang telah memiliki pos penjagaan yakni sebanyak 31 pos, sedangkan 200 kilometer masih merupakan wilayah terbuka," ujarnya.

Selain itu, kondisi infrastruktur berupa jalan di sepanjang 200 kilometer itu juga belum memadai. "Pemerintah tentu tidak akan tinggal diam, kita akan perhatikan wilayah perbatasan dengan melakukan langkah-langkah khusus seperti meningkatkan jumlah tunjangan khusus bagi prajurit-prajurit di perbatasan, perbaikan struktur gaji prajurit (renumerasi) yang akan segera direalisasikan pada 2010," tutur Purnomo.

Menurut Menhan, terkait tunjangan khusus bagi prajurit di perbatasan dan pulau-pulau terluar akan segera diselesaikan dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Namun, besaran tunjangan khusus itu masih dalam pembahasan.

Wilayah perbatasan Kalimantan Barat memiliki panjang 1.020,8 kilometer, melingkupi lima kabupaten, 15 kecamatan dan 116 desa. Wilayah yang dihuni 165.915 jiwa itu memiliki topografi medan yang sulit, berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian bertani, kebun, buruh dan nelayan. Infrastruktur yang masih kurang memadai mengakibatkan kesenjangan pembangunan yang berujung pada kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai pula.

Dalam kunjungan kerja itu Menhan didampingi Kasum TNI Laksda Didik Heru Purnomo, Dirjen Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan Budi Susilo Supandji, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Supiadin dan Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen Suprapto.