DKI Bakal Bangun Pabrik Air Bersih Senilai Rp 3 T

SINGAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah DKI Jakarta tengah mematangkan rencana pembangunan pabrik penghasil air bersih di Jatiluhur, Jawa Barat dengan nilai proyek sekitar Rp 3 triliun. Proyek ini diharapkan akan meringankan proses produksi air bersih yang selama ini sangat tergantung pada pasokan air dari Kalimalang yang semakin tercemar.

"Feasibility Study (studi kelayakan) atas proyek ini akan kami lakukan mulai tahun 2010," ujar
Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Fauzi Bowo di Singapura, Kamis (12/11), saat berbicara dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Infrastruktur yang digelar Bank Dunia, pemerintah Singapura, dan Financial Times. Pertemuan ini digelar dalam kaitan Pertemuan para pemimpin 21 anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ke-20.

Menurut Fauzi, pekerjaan utama dalam proyek ini adalah pembangunan jaringan pipa yang akan mengangkut air bersih dari waduk Jatiluhur ke Jakarta. Jarak pipanisasi diperkirakan akan mencapai 70 kilometer. Atas dasar itu, DKI Jakarta juga menawarkan pasokan air bersih tersebut kepada kabupaten atau kota yang akan dilewati oleh pipa tersebut, seperti Bekasi dan Karawang. "Oleh karena ini kami menawarkan proyek ini kepada industri pipa yang akan menjadi bagian dominan dari pembangunan fasilitas air bersih ini," ujarnya.

Mekanisme produksi dan pemasaran air bersih ini akan berbeda dengan yang sudah dilakukan oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Jakarta saat ini. Dengan pasokan air bersih dari Jatiluhur, PDAM tidak perlu memproduksi sendiri air bersihnya,. PDAM hanya perlu mendistribusikan dan memasarkannya.

Dengan demikian, PDAM akan memperoleh keuntungan berupa beban yang lebih ringan karena tidak perlu memproduksi sendiri air bersihnya. Adapun proses produksi air bersihnya sendiri akan diserahkan kepada perusahaan lain. PDAM hanya akan membeli air curah yang sudah siap konsumsi.

"Namun kami tidak akan melepas 100 persen kepemilikan perusahaan tersebut, sehingga pemerintah daerah akan tetap memiliki saham, sehingga masalah harga dan tarif masih bisa dikendalikan, karena ini masalah kebutuhan masyarakat banyak," ujar Fauzi.

Dana yang akan digunakan untuk membangun fasilitas pengolahan air bersih ini berasal dari APBD dan sebagian besar dari BUMD. "Kami sedang menghitung-hitung kebutuhan dana yang perlu ditutup dari BUMD," kata Fauzi.