Pilar Islam dan Militer di Pakistan

KOMPAS.com - Ledakan bom mobil di luar Markas Besar Dinas Antar-Intelijen (Inter-Services Intelligence/ISI) Pakistan di kota Peshawar, Jumat (13/11), memancing publik internasional kembali menyoroti hubungan Islam dan militer di Pakistan.

Pasalnya, dua pilar utama dan fondasi negara Pakistan, yakni Islam dan militer, ditengarai berada di balik serangkaian aksi kekerasan terakhir.

Sebelumnya, Rabu (11/11), sedikitnya 10 tentara Pakistan tewas akibat ledakan ranjau darat dan serangan para gerilyawan di dekat perbatasan Afganistan. Sebulan sebelumnya, 10 Oktober 2009, sekitar 10 gerilyawan garis keras menyerang markas besar militer Pakistan di Rawalpindi, dekat ibu kota Islamabad.

Sendi negara Pakistan kini ditengarai sedang terguncang. Sejarah Pakistan tampak berjalan melenceng dari cita-cita yang diobsesikan pendirinya, Muhammad Ali Jannah, dan pendiri Jemaah Islamiyah di Pakistan (1941), Abul Ala al-Maududi.

Ali Jannah memimpikan negara untuk umat Islam yang kuat dan aman di anak benua India. Demikian pula Abul Ala al-Maududi mencita-citakan berdirinya negara Islam yang kuat dan damai.

Pakistan yang kelahirannya sarat nuansa primordialisme (persaingan Islam-Hindu di anak benua India), mengandalkan Islam dan militer untuk mewujudkan obsesi Ali Jannah.

Nuansa primordialisme yang melekat pada negara menyebabkan Pakistan segera terlibat tiga kali perang terbuka dengan India (1949, 1965, dan 1971). Kokohnya koalisi Islam-militer merupakan pertahanan Pakistan dalam menghadapi ancaman India itu.

Isu Kashmir (wilayah sengketa Pakistan dan India) berandil besar terjalinnya hubungan bulan madu Islam-militer di Pakistan dalam waktu cukup panjang, membentang dari sejak lahirnya negara itu hingga peristiwa serangan teroris di New York, AS, 11 September 2001.

Dalam konteks dalam negeri, pentas politik Pakistan pun diwarnai dinamika hubungan dua kekuatan politik utama di negara itu, yakni militer dan Islam. Pasang surut hubungan dua kekuatan itu menentukan jalannya sejarah Pakistan, baik menyangkut keamanan, hubungan luar negeri, maupun pola suksesi kekuasaan.

Islam dan militer sering bergandengan tangan di pentas politik Pakistan karena kerap menemukan kepentingan yang sama. Kubu Islam selalu mendukung kepemimpinan militer di Pakistan (era Ayub Khan 1958-1969 dan Yahya Khan 1969-1971) meski koalisi tidak terjalin secara terbuka.

Klimaks hubungan mesra Islam-militer terjadi ketika Jenderal Zia ul Haq berkuasa tahun 1977 dalam aksi kudeta melawan PM Zulfikar Ali Bhutto. Kubu Islam juga berkoalisi dengan militer di bawah Jenderal Pervez Musharraf dalam aksi kudeta melawan pemerintah sipil PM Nawaz Sharif. Koalisi Islam-Musharraf berlanjut hingga 11 September 2001.

Jemaah Islamiyah sebagai salah satu kekuatan Islam utama juga selalu bahu-membahu dengan militer dalam perjuangan pembebasan Kashmir. Pendiri Jemaah Islamiyah, Abul Ala al-Maududi, berasal dari wilayah Hayderabad (Muslim minoritas di wilayah India selatan).

Ia memimpikan berdirinya negara Islam di Kashmir di tangan sayap militernya di Kashmir, yaitu Hezb al-Mujahidin. Jemaah Islamiyah menginginkan wilayah Kashmir bersatu dengan Pakistan. Ini berbeda dengan gerakan pejuang Kashmir lainnya, yakni Front Pembebasan Jammu Kashmir, yang menginginkan Kashmir menjadi sebuah negara sendiri.

Jemaah Islamiyah juga bekerja sama dengan militer dalam memberikan perlindungan kepada jutaan pengungsi Afgan di provinsi barat laut Pakistan (NWFP) sejak invasi Soviet ke Afganistan (1979) dengan membangun sekolah dan rumah sakit.

Jemaah Islamiyah melalui koordinasi dengan dinas intelijen Pakistan juga memberikan perlindungan faksi-faksi perlawanan Afganistan yang bermarkas di Peshawar pada era pendudukan Uni Soviet di Afganistan.

Koalisi Islam-Militer di Pakistan yang sangat kuat pada era 1990-an tidak hanya bertujuan mengembangkan pengaruh Pakistan di Afganistan, tetapi juga merambah negara-negara Islam di Asia Tengah.

Ambisi koalisi Islam-militer Pakistan itu kemudian kandas akibat pertarungan perebutan kekuasaan antara Qalbuddin Hekmatyar dan Ahmed Shah Masoud di Kabul (1992-1996). Ambisi koalisi Islam-militer juga sempat dikejutkan dengan manuver Benazir Bhutto membentuk gerakan Taliban yang berintikan para pelajar sekolah dari putra-putra pengungsi Afgan.

Taliban lahir di luar skenario koalisi Islam-militer Pakistan. Keberhasilan Taliban menguasai Kabul tahun 1996 bukan hanya pukulan bagi Shah Masoud (lari ke utara) dan Hekmatyar (lari ke Teheran), tetapi juga Jemaah Islamiyah dan militer Pakistan.

Pakistan pada era PM Nawaf Sharif (1996-1999) dan Pervez Musharraf (1999-2001) tetap mendukung Taliban melawan koalisi Utara yang didukung lawan-lawan politik Pakistan, seperti India, Iran, dan Rusia.

Namun, serangan teroris di AS pada 11 September 2001 memaksa Musharraf memilih antara AS di satu pihak atau Taliban dan kubu Islam di Pakistan di pihak lain.

Musharraf memilih berkoalisi dengan AS. Itulah yang memaksa Musharraf memecat kepala intelijen Pakistan saat itu, Mahmoud Ahmed, yang dinilai lebih bersimpati kepada kubu Islam. 

Keretakan hubungan Islam dan militer di Pakistan akibat peristiwa serangan teroris 11 September 2001 itu merupakan titik balik sejarah kekerasan di Pakistan yang menggiring kubu Islam dan militer untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu berhadapan secara vis a vis.

AS yang menyatukan Islam dan militer di Pakistan melawan invasi Uni Soviet di Afganistan dan AS pula yang meretakkan hubungan keduanya pasca-11 September 2001.

Keretakan hubungan Islam-militer terus mengalami eskalasi hingga mencapai tingkat konflik bersenjata. Seperti upaya percobaan pembunuhan atas Musharraf pada 14-25 Desember 2003, serangan atas Masjid Merah (2007), serta perang di Lembah Swat dan Waziristan (2009).

Pertarungan kedua pihak yang semakin sengit dalam beberapa tahun terakhir itu menyebabkan terjadinya pergeseran format kekuatan Islam yang bertarung, dari format fundamentalisme Jemaah Islamiyah ke Salafi Pakistan (Taliban Pakistan), seperti Taliban Afganistan.

Konflik Islam-militer yang terus mengalami eskalasi memaksa Washington menekan Musharraf agar bersedia berbagi kekuasaan dengan Benazir Bhutto atau koalisi antara militer dan partai politik melawan kubu Islam. Hal itu mengantarkan digelarnya pemilu legislatif di Pakistan Februari 2008 dan memaksa pula Musharraf mengundurkan diri enam bulan setelah pemilu itu.

Pemerintah sipil Pakistan di bawah pimpinan Presiden Asif Ali Zardari yang didukung penuh militer mencoba menggalang rekonsiliasi dengan kubu Islam.

Pada 16 Februari lalu, Pemerintah Pakistan dan Maulana Sofi Muhammad (wakil dari Taliban Pakistan dan Gerakan Penerapan Syariah) menandatangani kesepakatan penerapan hukum Islam (syariah) di Lembah Swat dengan imbalan dua gerakan radikal itu melucuti senjatanya. Namun, kesepakatan damai itu gagal.

Kegagalan kesepakatan Swat itu merupakan titik balik kedua menuju terjadinya eskalasi dan meluasnya wilayah kekerasan antara kubu Islam dan militer yang praktis kini merambah di seantero Pakistan. Jalan militer rupanya bukan lagi solusi bagi Pakistan. Semua pihak sepertinya harus kembali pada obsesi pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah.