Seluruh Pimpinan KPK Diminta Menghadap Presiden

Ketua Sementara KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) didampingi pimpinan KPK yang lain hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu ( 4/ 11).(KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa jam menjelang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan respons terkait hasil rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, atau Tim Delapan, seluruh pimpinan KPK diminta menghadap Presiden.

"Kami diminta menghadap Bapak Presiden," ujar Wakil Ketua KPK nonaktif Bibit kepada para wartawan, Senin (23/11) di Jakarta.

Namun, Bibit tidak menjelaskan maksud pemanggilan tersebut. Semua pimpinan KPK meninggalkan gedung lembaga antikorupsi tersebut sekitar pukul 13.40.

Secara terpisah, anggota tim kuasa hukum Bibit-Chandra, Ahmad Rivai, terkait pernyataan SBY bahwa penyelesaian kasus kliennya dilakukan di luar pengadilan, mengatakan, hal ini lebih karena tidak ada bukti hukum yang cukup kuat untuk menyeret Bibit-Chandra ke meja hijau.

"There's no case. Ini harus batal demi hukum. Kasus ini tidak bisa dilanjutkan," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pemilik Lapak Sarapan "MBG" di Tebet Sempat Diperingatkan Warganet: Awas Nyindir-nyindir

Netanyahu Kena "Amuk" Usai AS-Iran Gencatan Senjata, Perang Diklaim Gagal Total

Rusia dan China Veto Resolusi PBB soal Selat Hormuz, Sebut Serangan AS-Israel Biang Krisis

Kepala BGN Sebut Motor Listrik untuk SPPG Rp 42 Juta: Di Bawah Harga Pasar

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com