Kapolri Akui Kelemahan Pendidikan Kepolisian

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mengakui bahwa kasus salah tangkap ahli sejarah UI, JJ Rizal, dan penembakan 12 petani di Sumatera Selatan salah satunya disebabkan sistem pendidikan aparat kepolisian yang tidak maksimal.

Kepala Polri menyayangkan sistem pendidikan aparat kepolisian belum maksimal dalam mempersiapkan karakter dan mental saat terjun ke lapangan. "Terkait reformasi, kita bisa bayangkan, mohon maaf yah, pendidikan kita (bintara) cuma empat bulan," kata Bambang seusai Rapat Koordinasi Keamanan di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin (7/12).

Oleh karena itu, institusinya akan berbenah diri sebagai langkah pelaksanaan reformasi. Ditargetkan pada 2010, sistem pendidikan kepolisian akan berubah total. "Itu yang akan kami reformasi. Untuk bintara tidak lagi empat bulan, tetapi delapan bulan dengan magang empat bulan. Itu yang sedang kita godok," ujarnya.

Ia menambahkan, sistem pendidikan kepolisian yang ada masih belum cukup untuk mempersiapkan mental dan karakter aparat saat diterjunkan ke lapangan. "Bayangkan kalau pendidikan bintara hanya empat bulan. Untuk mengubah perilaku dia dari lingkungan dia dibesarkannya, lalu masuk kepolisian pakai baju dinas, lalu punya kewenangan, ya akhirnya yang ada ya seperti itu," keluhnya.

Saat ini, kasus salah tangkap yang disertai kekerasan oleh lima anggota Polsek Beji Depok kepada JJ Rizal sudah ditangani Polda Metro Jaya. Jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan bawahannya, Bambang berjanji akan mengambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan. "Kalau Kapolda Metro melaporkan kepada saya, betul ada pelanggaran hukum yang dilakukan anggota, ya kita tindak tegas. Enggak boleh terjadi seperti itu," ucapnya.

Untuk kasus penembakan terhadap 12 petani di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, pihaknya tengah mengusut ada atau tidaknya kesalahan prosedur penanganan kepolisian saat unjuk rasa berlangsung. Jika terbukti ada penggunaan senjata yang tak sesuai prosedur, pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas. "Kalau ada yang berlawanan, yang pakai senjata api, nanti kita kaji. Tindakannya itu terukur tidak, melalui SOP tidak, itu perlu dikaji lagi," tuturnya. (coz)