Boediono, Sri Mulyani, dan Lothario Karya Multatuli

KOMPAS.com - Tiada hari tanpa didera demo. Begitulah hari-hari yang dilalui oleh Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sejak dua bulan terakhir ini. Di tengah-tengah tugasnya setiap hari, gelombang demonstrasi datang silih berganti.

Puncaknya adalah Rabu (9/12/09) lalu, saat gelombang aksi dilakukan bersamaan dengan Hari Antikorupsi Sedunia secara serentak di 21 provinsi. Keduanya, bukan hanya mendengar nama dan menyaksikan fotonya disobek-sobek, dibakar dan diinjak-injak, akan tetapi juga teriaki seperti pesakitan yang benar-benar bersalah.

Boediono yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Sri Mulyani yang memimpin Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada saat akhir tahun lalu, memang dituding bertanggung jawab dalam pengucuran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelamatkan Bank Century.

Tuduhannya semakin menjadi-jadi setelah sebuah lembaga swadaya masyarakat mengungkapkan adanya sebagian dana bailout bank tersebut yang diduga digunakan untuk kampanye pemilu sebuah partai politik dan calon presiden meraih kemenangannya. Nama keduanya pun, semakin menjadi bulan-bulanan dalam berbagai aksi demo selanjutnya.

Boediono dan Sri Mulyani sendiri tampaknya biasa saja menghadapi gelombang aksi demo yang diperkirakan akan sulit untuk dihentikan sampai benar-benar tuntas dan terbukanya kontroversi Bank Century tersebut.

Normal bekerja

Sayang, Boediono tak mau berbicara menanggapi demo besar yang dihadiri sebagian tokoh lintas agama dan bidang yang dipusatkan di Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Namun, Juru Bicara Wakil Presiden sekaligus Staf Khusus Bidang Media Massa, Yopie Hidayat, menyatakan Boediono tetap tegar dan terus bekerja seperti biasa.

"Beliau tidak terpengaruh dengan adanya aksi. Pak Boediono tetap normal bekerja hari ini. Jadwalnya malah padat sekali," katanya.

Setelah membuka forum dialog Meneropong Ekonomi Indonesia di Gedung BI, Rabu pagi, Boediono menerima pimpinan redaksi sebuah harian nasional. Selanjutnya, menerima Rektor Universitas Indonesia dan dilanjutkan menerima Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sore harinya.

Sebelum pulang ke rumah dinasnya, Boediono masih harus memimpin rapat dengan sejumlah menteri di antaranya Menkeu dan Gubernur BI Darmin Nasution. "Setelah ini, Pak Boediono memimpin rapat tim penilai akhir (TPA) untuk pengisian kursi jabatan sejumlah eselon I dan II yang masih lowong," ujar Yopie.

Memang, meskipun tidak terpengaruh, Boediono pernah mengaku sempat terkejut dengan reaksi masyarakat yang muncul beberapa minggu atas keputusannya bersama Sri Mulyani menalangai Bank Century. Hal itu diungkapkannya saat membuka konferensi pemberantasan korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan lalu. Namun, ia menegaskan komitmennya memberantas korupsi sebagaimana janjinya saat berkampanye bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Juli lalu.

Demikian pula Sri Mulyani yang menyampaikan beberapa pesan layanan singkat (SMS)-nya kepada Kompas hingga Rabu (9/12/09) malam. "Saya tetap bekerja seperti biasa. Hari ini (Rabu), ada lima rapat di tiga lokasi yang berbeda. Akibat demo, memang sedikit agak merepotkan karena rute jalan yang harus saya lalui untuk menuju tempat rapat jadi agak berliku," ujarnya.

Ia menyambut baik adanya aksi demo yang akan menegakkan komitmen pemerintahannya untuk bersama-sama-sama melawan dan memberantas korupsi di Indonesia. "Namun, kalau (penyampaian) aksinya kasar dan cenderung anarki, justru saya malah mendapat simpati. Banyak email dan SMS yang bersimpati kepada saya. Bahkan, ada juga yang mencoba menghibur dan menawarkan bantuan. Jadi, seimbanglah..," tambah Sri Mulyani.

Seperti Lothario di karya Multatuli

Tentu, sebagai pejabat publik, Sri Mulyani menyadari risiko dan konsekuensi yang harus dipikulnya akibat keputusannya menyehatkan Bank Century. Waktu itu, tujuan penyehatannya adalah agar bank tersebut tidak berpengaruh secara sistemik terhadap perekonomian apabila bank tersebut dinilai gagal dan dilikuidasi BI dan pemerintah.

Sri Mulyani mengambil hikmahnya dengan peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya sekarang ini. "Kejadian ini mengingatkan saya pada novel Max Havelaar (karya Multatuli), terutama di bagian awalnya tentang pengadilan Lothario dengan Barbertje...," demikian Sri Mulyani.

Ada yang berpendapat apa yang dilakukan Boediono dan Sri Mulyani bisa jadi benar-benat untuk menyelamatkan Bank Century demi kepentingan perekonomian nasional. Apalagi, keduanya, juga dikenal sebagai sosok yang profesional dan memiliki serta sangat menjaga integritas pribadinya sehingga dipastikan kebijakannya itu benar-benar sebuah kebijakan yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Namun, ada juga yang berpendapat lain. Bisa jadi keputusannya menalangi Bank Century itu, tanpa sepengetahuannya, dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pihak lain sebagaimana dituding sebuah LSM dan menjadi rumor di masyarakat sekarang ini. Inilah yang harus dijawab, tak hanya oleh Panitia Khusus Hak Angket DPR, akan tetapi juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat hukum lainnya.

Hakikat dialog dalam pengadilan Lothario dan Barbetje seperti yang disampaikan Sri Mulyani, berbicara tentang sebuah kesewenang-wenangan penegakan hukum terhadap terdakwa yang tidak bersalah. Karya Multatuli dalam Sandiwara yang Tidak Diumumkan itu juga bermakna sebuah bentuk ketidakdilan karena penolakan hakim terhadap semua kesaksian yang meringankan seseorang, dan bahkan cenderung mencari-cari dan memaksa kesalahan terdakwa untuk tetap menjalani hukumannya.

Tentu, ini tidak boleh terjadi terhadap Sri Mulyani dan Boediono. Kebenaran memang diharapkan akan benar-benar mengungkapkan semuanya apa adanya menyangkut siapapun dalam kasus Bank Century. Bilamana adanya pihak-pihak tertentu yang ternyata mengambil manfaat terhadap keputusan yang dikeluarkan Sri Mulyani dan Boediono sebagaimana diperkirakan selama ini, tentu keduanya tidak boleh menjadi tumbal atau korban sendirian seperti Lothario. (Suhartono)