Perlu Terobosan Atasi Krisis Listrik

Evy Rachmawati

KOMPAS.com - Krisis kelistrikan yang terjadi tahun 2009 ibarat ”bom waktu” yang sudah diramalkan banyak pihak bakal meledak. Pengelolaan sistem kelistrikan selama ini belum cukup untuk mengatasi masalah kelistrikan yang berlangsung sejak lama hingga akhirnya ”bom waktu” itu meledak dan berdampak luas.

Pemadaman listrik secara bergilir terjadi di berbagai tempat di Tanah Air. Bahkan, sebagian wilayah Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya yang selama ini terang-benderang, didukung infrastruktur memadai, dan pasokan listrik berlimpah, ikut-ikutan gelap gulita gara-gara listrik padam. Ini bukan hanya terjadi satu-dua malam, tetapi berlangsung selama berbulan-bulan.

Hal ini mengakibatkan berbagai aktivitas ratusan ribu rumah tangga terganggu. Di kalangan industri, pemadaman listrik ini menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah karena aktivitas produksi terhenti atau harus menambah ongkos produksi karena memakai mesin pembangkit (genset).

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, rasio elektrifikasi baru 65,1 persen. Bahkan, di sejumlah provinsi rasionya kurang dari itu, di antaranya Nusa Tenggara Timur (24,55 persen), serta Papua dan Papua Barat (32,35 persen).

Sebanyak 14 wilayah mengalami defisit daya, antara lain di Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Madura dan Bali, serta Sulawesi Selatan.

Kondisi krisis penyediaan tenaga listrik saat ini berpangkal dari pertumbuhan beban yang jauh melampaui perkiraan.

Setiap tahun, permintaan pasokan listrik tumbuh rata-rata 6,9 persen. Kian tingginya tingkat konsumsi listrik itu dipicu oleh pesatnya perkembangan industri, jumlah penduduk yang terus bertambah, dan perilaku boros dalam pemakaian listrik.

Masalahnya, tingginya permintaan pasokan listrik ini tidak diimbangi penambahan kapasitas daya yang memadai melalui pembangunan pembangkit listrik. Salah satu kendala penyediaan tenaga listrik adalah ketidaksinkronan lokasi sumber energi primer dengan keberadaan penduduk.

Sebanyak 80 persen penduduk Indonesia tinggal di Jawa dan Bali, sedangkan sumber energi primer mayoritas berada di luar Jawa-Bali.

Penggunaan energi primer untuk pembangkit tenaga listrik juga tidak sinkron. Cadangan batu bara di sejumlah daerah melimpah, namun penyediaan tenaga listrik didominasi pembangkit listrik tenaga diesel.

Kendala lain adalah keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti jaringan pipa gas dan akses transportasi batu bara, serta minimnya dana investasi pemerintah di sektor kelistrikan.

Pemadaman listrik bergilir juga disebabkan gangguan operasional pada jaringan listrik. Sebenarnya kapasitas daya untuk sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali mampu memasok energi listrik sesuai kebutuhan.

Akan tetapi, defisit daya terjadi karena ada gangguan pada trafo di gardu induk yang jadi ”pintu tol” pasokan listrik. Pemadaman listrik yang sifatnya operasional ini dikhawatirkan bisa memicu timbulnya krisis penyediaan tenaga listrik.

Kerusakan pada trafo di gardu induk tegangan ekstra tinggi (GITET) Cawang, Jakarta Timur, September lalu, berdampak pada pemadaman listrik di sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Meski perbaikan gardu induk itu selesai awal Desember lalu, sistem kelistrikan masih rawan. Beban daya pada sebagian besar trafo di atas 90 persen sehingga beban tidak bisa dialihkan jika ada trafo rusak.

Tidak sesuai rencana

Penguatan sistem kelistrikan sebenarnya telah dirancang beberapa tahun silam ketika tanda-tanda bakal adanya krisis kelistrikan makin tampak.

Namun, sebagian rencana penguatan sistem kelistrikan itu hanya di atas kertas tanpa ada realisasinya. Masalah klasik yang mengemuka adalah terbatasnya dana investasi untuk pemeliharaan dan penambahan infrastruktur jaringan listrik maupun pembangunan pembangkit listrik.

Kemampuan keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku badan usaha milik negara yang memegang kuasa usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum tergantung pada faktor luar dan dalam.

Sebagai salah satu sumber pendapatan PLN, tarif dasar listrik sejak lima tahun lalu tidak naik berdasar kebijakan pemerintah sehingga tidak bisa menutup biaya operasi.

Karena tarif tidak mencerminkan biaya, maka subsidi masih diperlukan. Namun, kompensasi penyediaan listrik atau subsidi yang diberikan pemerintah hanya bisa menutup biaya operasi, tidak mendukung kemampuan investasi.

Sampai tahun 2008, PLN belum diberi margin sebagai kompensasi pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. Hal ini menyebabkan kebutuhan investasi tidak terpenuhi.

Kendala pendanaan PLN lainnya adalah investasi besar- besaran untuk mengejar ketersediaan pasokan. Investasi proyek 10.000 Megawatt yang jadi program pemerintah sebagian ditalangi dana operasi akibat keterlambatan pendanaan.

Hal ini tentu memengaruhi pembiayaan untuk pemeliharaan transmisi dan pembangkit listrik yang ada. Akibatnya, PLN kesulitan mengatasi defisit pasokan daya listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi.

Padahal, keberlanjutan PLN sangat diperlukan untuk dapat mengembangkan sektor kelistrikan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Apalagi, beban listrik diperkirakan tumbuh lebih dari 9 persen pada beberapa tahun ke depan.

Di tengah krisis kelistrikan, perlu ada terobosan baru yang memecah kebuntuan masalah ini. Bukan saatnya mencari kambing hitam lalu menganggap masalah kelistrikan selesai hanya dengan mengganti direksi PLN sebagaimana yang ramai diberitakan saat ini.

Pembenahan manajemen internal PLN agar lebih efisien mesti diikuti dengan perubahan pola bisnis agar tidak merugi dan bisa ekspansi. Salah satu terobosan yang diperlukan adalah pemberian margin bagi PLN agar bisa berinvestasi atau ekspansi meski hanya 5 persen.

Pemberian margin yang wajar diperlukan demi menjaga ketentuan batas pinjaman serta meningkatkan kemampuan neraca keuangan PLN untuk mendapat pinjaman baru guna investasi.

Pelaksanaan program 10.000 MW tahap satu juga mesti dipercepat. Realisasi program itu telah molor dari jadwal karena keterlambatan pendanaan. Karena itu, PLN sedang gencar mencari pinjaman untuk mendanai proyek-proyek pembangkit yang jadi bagian dari program 10.000 MW.

Selain pendanaan dari perbankan, PLN juga menawarkan obligasi global dan mencari alternatif pendanaan dari sejumlah lembaga donor internasional. Selain itu, pemda dan swasta diharapkan berpartisipasi dalam usaha penyediaan dan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di daerah terpencil.