JAKARTA, KOMPAS.com — Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang baru dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Masduki hanya parade tokoh yang mendukung pencitraan untuk Presiden Yudhoyono.
"Makanya, saya tidak mau. Banyak cara untuk berjuang melawan korupsi dan mafia hukum. Satgas seperti parade tokoh yang mendukung pencitraan dan populis untuk Presiden," tandas Teten saat ditanya Kompas di Jakarta, Senin (4/1/2010) siang.
Sebelumnya, Teten dimintai tanggapan atas terbentuknya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dipimpin Ketua Unit Kerja Presiden untuk Program Pengendalian Pembangunan (UKP4) baru-baru ini.
Menurut Teten, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum hanya bersifat koordinatif dan tidak bisa langsung memberikan tindakan seperti pemecatan terhadap pejabat atau pegawai penegak hukum yang terlibat mafia hukum.
"Karena kewenangan mencopot pejabat atau pegawai yang terlibat mafia hukum melekat pada Presiden. Jadi, saya khawatir Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tidak mendapat dukungan dari Presiden untuk melakukan pencopotan dan memproses hukum pejabat atau pegawai yang terlibat mafia hukum," jelas Teten.
Dikatakan Teten, kekhawatiran dirinya karena terbukti salah satu rekomendasi Tim Delapan yang Memverifikasi Fakta dan Hukum Kasus Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencopot dan memproses hukum pejabat hingga kini tidak seluruhnya berjalan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang