Tak Ada Dokter Hewan di Melawi dan Sekadau

Kompas.com - 06/01/2010, 17:03 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat, Abdul Manaf Mustafa, mengatakan, dua kabupaten di provinsi itu hingga kini masih belum mempunyai dokter hewan.
    
"Kabupaten Melawi dan Sekadau sampai sekarang belum ada dokter hewan. Kabupaten Kubu Raya baru punya satu hasil rekrutmen tahun 2009," kata Abdul Manaf Mustafa di Pontianak, Rabu (6/1/2010).
    
Padahal, ia berharap pada penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2009, pemerintah kabupaten yang belum mempunyai dokter hewan ikut mengajukan kuota ke pusat. "Mau tidak mau, penanganan terhadap masalah-masalah di bidang peternakan dan kesehatan hewan ditangani Pemerintah Provinsi," kata dia.
    
Menurut Abdul Manaf Mustafa, ketersediaan dokter hewan di tingkat provinsi juga sangat terbatas. "Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar hanya punya 13 dokter hewan, padahal idealnya 30 mengingat potensi dan luas lahan di Kalbar," katanya.
    
Sedangkan, di tingkat kabupaten maupun kota, setidak-tidaknya mempunyai lima orang dokter hewan. Sementara untuk tingkat kecamatan yang sektor peternakannya potensial ada satu dokter hewan. "Minimal ada satu dokter hewan untuk kecamatan yang potensial dan bertetangga," kata Abdul Manaf Mustafa.
    
Ia menambahkan, masalah kesehatan pangan juga belum mendapat perhatian serius dari beberapa kabupaten di Kalbar. "Masih ada beberapa daerah yang belum mempunyai instansi teknis yang menangani masalah peternakan dan kesehatan hewan. Kebanyakan digabung dengan instansi lain sehingga kewenangan kebijakan hanya sampai di tingkat kepala bidang," kata dia.
    
Beberapa program dari Pemerintah Pusat seperti rumah potong hewan akhirnya tidak berfungsi optimal karena dianggap bukan masalah yang penting. "Padahal, rumah potong hewan berkaitan dengan kesehatan pangan yang berdampak kepada manusia," katanya.
    
Selain itu, komitmen yang rendah dari beberapa pemerintah kabupaten dalam pencegahan penyakit hewan menular yang berbahaya dapat mengganggu program Pemerintah Provinsi Kalbar. Kalbar, lanjut dia, bertekad untuk bebas penyakit rabies. Sementara Kabupaten Melawi berbatasan dengan Kalimantan Tengah yang masih menjadi endemi penyakit rabies.
    
"Upaya yang dilakukan Pemprov Kalbar dengan merekrut tenaga kontrak untuk mengawasi lalu lintas perdagangan ternak di lokasi yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah," kata Abdul Manaf Mustafa.

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau