Sikap Presiden Bukti UN adalah Persoalan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pemerhati pendidikan yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan meminta ketegasan posisi Presiden tentang Ujian Nasional (UN). Kebijakan UN yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir tidak didasarkan atas pertimbangan pendidikan, tetapi kekuasaan semata.

Penegasan itu disampaikan oleh Koalisi Pendidikan terkait sikap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang kabinet terbatas, Kamis (7/1/2010). Semula, Presiden SBY meminta Depdiknas agar tidak lagi menjadikan UN sebagai satu-satunya alat ukur dalam pendidikan dan menawarkan dua opsi, yaitu UN sebagai ukuran yang pertama tapi didukung oleh ujian ulang atau kembali ke model evaluasi belajar tahap akhir nasional (Ebtanas).

Roda ternyata berputar cepat, dan bahkan berbalik arah. Karena, Presiden SBY kemudian mendukung Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh untuk melanjutkan pelaksanaan UN dengan kata “disempurnakan”.

"Kesan pertama saya, Presiden SBY tidak benar-benar mendengar apa yang diharapkan masyarakat menyoal UN. Sudah 7 tahun UN diungkap, bahkan kami sampai bosan, dan mungkin juga media jenuh membahasnya, tapi nyatanya Presiden seperti tidak juga mendengar dengan benar," ujar Jimmy Paat seusai jumpa pers Pernyataan Sikap Koalisi Pendidikan "Perbaiki Pendidikan, Hentikan Ujian Nasional" di Jakarta, Jumat (8/1/2010).

Paat mengatakan, bahwa besar kemungkinan dalam rapat terbatas tersebut "bahasa" melanjutkan UN itu datang dari para staf Presiden, yaitu Mendiknas dan para stafnya.

"Jadi jelas di sini, bahwa UN memang persoalan politik, bukan masalah pendidikan. UN itu persoalan kekuasaaan saja, yang berarti harus dilawan dengan persoalan politik juga. Murid, guru dan orang tua harus bergerak," ujar Paat.

Ade Irawan, dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menambahkan, UN selama ini tak lebih dari tongkat estafet yang dulu dilepaskan atas kemauan Wapres Jusuf Kalla dan Mendiknas Bambang Sudibyo. Sudah saatnya, kata Ade, UN dihapuskan, terutama sebagai penentu kelulusan. 

"Karena UN mereduksi pendidikan. UN mengakibatkan anak kehilangan waktu berharga untuk belajar dalam arti sesungguhnya menjadi sekedar mengikuti latihan soal (drilling) untuk mengejar skor ujian," ujar Ade.