Dari Rp 632 Miliar Menjadi Rp 6,7 Triliun

Kunci skandal Bank Century ditemukan. Kuncinya ketika mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengaku tertipu oleh Bank Indonesia terkait biaya talangan untuk Bank Century.

Demikian dikatakan pengajar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, Jumat (15/1) di Jakarta.

Pernyataan tertipu dari Sri Mulyani menjadi salah satu kesaksian Kalla di depan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Kamis lalu. Pernyataan ini, kata Kalla, disampaikan Sri Mulyani saat bertemu dengannya pada 30 September 2009.

Ketika memutuskan memberikan dana talangan (bail out) Bank Century pada 21 November 2008, Sri Mulyani mengaku mendapatkan informasi dari BI, biaya yang dibutuhkan Rp 632 miliar. Namun, belakangan menjadi Rp 6,7 triliun.

Kalla juga mengaku heran atas biaya bail out yang ternyata melonjak lebih dari 1.000 persen. ”Bagaimana cara mengukurnya? Kok, meleset sampai 10 kali lipat,” tanyanya.

Ketika bersaksi di depan Pansus, Rabu lalu, Sri Mulyani tidak menyatakan perasan tertipu ini. Namun, dia mengaku tidak puas dengan data yang diberikan BI terkait biaya bail out. Dia juga menegaskan hanya bertanggung jawab atas biaya bail out Rp 632 miliar.

Mantan Gubernur BI Boediono, di depan Pansus, Selasa, menuturkan, perubahan biaya bail out dikarenakan adanya perubahan dan ditemukannya data baru di Bank Century.

Pertanyaannya, data apa yang ditemukan dan berubah di Bank Century dan apa sebabnya? Juga apakah BI tak curiga dengan perubahan itu karena membuat biaya bail out meleset jauh dari perkiraan awal? Juga mengapa bank itu terus digelontor dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga 24 Juli 2009.

Padahal, seperti disampaikan mantan Deputi Gubernur BI Aulia T Pohan ketika bersaksi di Pansus pada 5 Januari 2010, pemilik Bank Century, Robert Tantular, dikenal sebagai bankir nakal, bandel, dan juga lihai.

Menurut Sri Mulyani, lonjakan biaya bail out, antara lain, karena ada surat berharga yang macet di bank itu. Temuan itu baru diterima Sri Mulyani mulai 24 November 2008 atau sesudah ada putusan bail out.

Padahal, kata Kalla, menyimpan surat berharga bodong adalah salah satu cara merampok bank. Cara lain, seperti memiliki kredit fiktif atau melarikan uang bail out ke luar negeri.

Effendi menilai, Pansus tinggal mencari penyebab lonjakan biaya bail out secara lebih detail. Sebab, itu disinyalir bagian dari cara merampok Bank Century.

”Pansus juga tinggal mencari, ke mana aliran dana bail out dari Bank Century? Siapa yang menerima uang itu,” kata Effendi lagi. Langkah itu akan menjawab berbagai pertanyaan, seperti apakah bail out itu terkait dengan pembiayaan politik di Indonesia?

Yang jelas, seperti disampaikan Boni Hargens, pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekarang korupsi tak hanya dilakukan dengan mengambil uang secara langsung. Namun, juga dengan memainkan kebijakan dan aturan. (m hernowo)