Mafia Wasit di Liga
Hal tersebut disampaikan Sekjen PSSI Nugraha Besoes dan anggota Komite Eksekutif PSSI, Mafirion, dalam jumpa pers seusai rapat kongres, Minggu dini hari. ”Sinyalemen itu sudah lama kami ketahui, tetapi selama ini belum ada yang berani mengungkapkan dalam forum resmi PSSI,” kata Nugraha.
”Kami mendengar (mafia wasit) itu terjadi di banyak tingkatan kompetisi. Kasus ini terkait pengaturan skor pertandingan. Meski laporan itu muncul di Divisi Utama, kami akan menelusuri ke tingkatan lain kompetisi,” ujar Mafirion.
Keduanya menjelaskan, skandal pengaturan skor itu rata-rata bermodus permintaan uang dari oknum wasit kepada klub menjelang laga yang akan dipimpinnya. Nugraha tidak merinci laporan peserta kongres soal jumlah uang yang diminta wasit untuk mengatur skor.
”Apakah benar Rp 1 miliar, Pak?” desak wartawan yang hadir dalam jumpa pers. Nugraha hanya tertawa, tidak membantah dan tidak mengonfirmasi selentingan yang beredar di kalangan media. Menurut Mafirion, Komisi Disiplin diberikan waktu 1-2 minggu untuk menggelar pemeriksaan awal kasus tersebut.
”Kami tidak akan pandang bulu memberantas kasus ini, termasuk jika melibatkan pengurus PSSI,” ujar Nugraha. Kasus mafia wasit dan skandal pengaturan skor pernah meledak dan menghebohkan sepak bola nasional pada tahun 1990-an. Saat itu wasit-wasit nasional terlibat. Delapan wasit dihukum berat, termasuk Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI Djafar Umar.
Setelah terbongkar, praktik serupa diyakini masih tumbuh subur dan sering dibicarakan sejumlah pelaku sepak bola nasional secara informal. Kasus serupa dalam bentuk dugaan suap terakhir muncul pertengahan tahun 2007, yang dicuatkan klub Penajam Medan Jaya dan menyeret nama Togar Manahan Nero, yang saat itu menjadi Ketua Komisi Disiplin.
Togar mundur dari jabatannya, tetapi PSSI tidak mampu mengungkap skandal tersebut dan sampai saat ini masih menjadi tanda tanya publik. Togar sendiri kini diangkat menjadi Ketua Komisi Wasit PSSI.
Kasus mafia wasit ini, disebut Nugraha dan Mafirion, terjadi di Divisi Utama, yang berada di strata kedua Liga Indonesia di bawah Liga Super. Namun, kasus itu diduga juga marak pada kompetisi level lebih bawah, seperti Divisi I, Divisi II, dan Divisi III, yang minim disorot media.
Dalam Kongres PSSI itu, PSSI mengeluarkan keputusan yang melarang penggunaan dana APBD untuk klub profesional. ”APBD tidak boleh digunakan untuk klub, tetapi dialihkan untuk membangun infrastruktur dan membina pemain usia dini,” papar Nugraha.
Pembangunan infrastruktur yang dimaksudkan terutama lapangan latihan klub yang umumnya selama ini menggunakan stadion tempat pertandingan untuk berlatih. ”Kami tidak ingin dana APBD yang miliaran rupiah itu langsung habis sekali pakai. Jika dipakai untuk membangun infrastruktur, manfaatnya masih bisa digunakan beberapa generasi ke depan,” kata Nugraha.
Ia menegaskan, keputusan ini tidak hanya mengikat klub profesional Liga Super, tetapi disarankan juga untuk klub Divisi Utama. ”Keputusan itu efektif mulai sekarang. Klub akan dibantu menyelesaikan legal entity untuk menentukan siapa dan bagaimana menanggung pembiayaan klub,” ujarnya.
Hal lain yang diputuskan Kongres PSSI, semua pemusatan latihan tim nasional (pelatnas) akan digelar dalam jangka panjang dan tidak dengan sistem buka-tutup. Nugraha belum merinci soal itu, tetapi ia mencontohkan persiapan tim nasional senior menjelang Piala Asia 2007 yang butuh waktu 3,5 bulan.
”Pemain kita tidak mampu menjalani pelatnas on-off (sistem buka-tutup jangka pendek). Ibarat orang mau lari, mereka butuh ancang-ancang dulu,” ujar Nugraha. Soal bagaimana dampak pelatnas jangka panjang itu bagi kompetisi, ia tidak menjelaskan. Sepanjang tahun 2010, setidaknya bakal ada tiga ajang internasional, yakni kualifikasi Piala Dunia 2014, Pra-Olimpiade 2012, dan Piala AFF.
Kongres PSSI juga memutuskan mempertahankan kuota lima pemain asing di Liga Indonesia. Menurut Nugraha, PSSI akan memperketat verifikasi pemain asing yang akan bermain di Indonesia.
