Jaminan Sosial Siap Dilaksanakan

Depok, Kompas — Sistem jaminan sosial nasional diharapkan bisa segera dilaksanakan untuk melindungi masyarakat. Dalam kaitan itu, PT Askes dan PT Jamsostek telah mempersiapkan diri menjadi badan penyelenggara jaminan sosial yang bersifat nirlaba.

Untuk menerapkan Undang- Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) itu, DPR berkomitmen mempercepat penyelesaian Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

”Untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional itu, kami siap mengubah orientasi menjadi badan usaha nirlaba,” kata Direktur Utama PT Askes I Gede Subawa dalam diskusi bertema ”Sistem Jaminan Sosial Nasional” yang diprakarsai Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Sabtu (16/1/2010) di Depok.

Sejumlah badan usaha kini mempersiapkan diri jadi BPJS. Atas persetujuan pemegang saham, PT Askes tidak lagi menyetorkan dividen kepada negara sejak tahun buku 2007. ”Jadi, premi digunakan sepenuhnya untuk kemanfaatan dan kepuasan peserta dalam pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif,” kata I Gede Subawa.

Hal serupa juga dilakukan PT Jamsostek dengan menerapkan subsidi silang sesama peserta, yang sehat membantu yang sakit dan peserta dengan iuran besar membantu iuran kecil. Sejak tahun buku 2007, PT Jamsostek juga tidak menyetorkan dividen ke negara, sisa dana dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada peserta.

Seluruh Indonesia

Peserta Jamsostek dan Askes juga bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan di luar wilayah domisili peserta di seluruh Indonesia. Kedua badan usaha itu juga mulai memperkuat fungsi kantor kabupaten atau kota sesuai asas desentralisasi. ”Tentu perlu sinkronisasi untuk melaksanakan SJSN, yaitu target peserta, besar premi atau iuran, manfaat atau cakupan pelayanan, dan jaringan pelayanan,” kata Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek Ahmad Ansyori.

Terkait premi, perlu ditentukan besarnya persentase iuran dan batasan upah, harus ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi kerja, serta berapa kontribusi pemerintah. Dalam memenuhi kebutuhan medis, perlu juga ditentukan standar obat- obatan, tarif, dan operasi.

”Dari segi kelembagaan, harus ada integrasi antara BPJS, pemerintah pusat, dan daerah,” ujarnya menambahkan.

RUU BPJS

Sementara itu, pembahasan RUU BPJS ditargetkan selesai pada tahun 2010. Rancangan undang-undang itu merupakan pendukung bagi implementasi UU SJSN.

”RUU BPJS telah masuk dalam prioritas program legislasi nasional DPR RI,” kata anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka.

Sebelumnya, sejumlah badan usaha penyelenggara jaminan sosial, yaitu Asabri, Askes, Jamsostek, dan Taspen, hanya melayani populasi terbatas. Beberapa badan usaha itu berstatus perseroan yang berorientasi laba. Hal ini menyebabkan manfaat yang diterima peserta tidak sama.

Dengan diatur dalam UU SJSN, maka Asabri, Askes, Jamsostek, dan Taspen akan melayani seluruh penduduk. Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, sejumlah badan usaha itu akan berubah orientasi menjadi nirlaba atau tidak mencari untung dengan manfaat setara untuk seluruh rakyat.

”Dalam sistem jaminan sosial nasional, semua warga mendapat layanan kesehatan ketika sakit, kapan pun dan di mana pun di Indonesia,” kata guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany. (EVI)