Mendiknas: Kecurangan UN Terbanyak di Gorontalo

Kompas.com - 19/01/2010, 18:30 WIB

MADIUN, KOMPAS.com - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling sedikit terjadi kecurangan. Sebaliknya, provinsi yang paling banyak terjadi kecurangan adalah Gorontalo.

Demikian hasil evaluasi UN yang dipaparkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di hadapan para bupati di seluruh Indonesia yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Madiun, Senin (18/1/2010) malam.

Mendiknas berjanji, untuk mencegah kecurangan kembali terjadi, pengawasan dan pengamanan UN tahun ini akan lebih baik. Pengawasan dimulai dari penggandaan soal, distribusi soal, pelaksanaan ujian di setiap ruang ujian, sampai penilaian.

"Pengawasan di semua tahapan akan diperketat," tambahnya.

Langkah-langkah pengawasan yang akan diterapkan itu di antaranya adalah berbagai tipe soal ujian di satu ruang ujian untuk mencegah peserta ujian bekerja sama atau mencontek. Rotasi pengawas yang berasal dari tenaga pengajar di satu sekolah pun akan diperpanjang. Selain itu, pihak perguruan tinggi akan dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan UN.

"Mereka (pihak perguruan tinggi-Red) sekarang berperan sebagai pengawas, tidak lagi sebatas pemantau, yang bebas melakukan teguran jika ada kejanggalan dalam pelaksanaan UN," tambahnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau