CIPANAS, KOMPAS.com ”Tolong dibahas dan diberi masukan, apakah unjuk rasa beberapa hari lalu di negara Pancasila, yang konon memiliki budaya, nilai, dan peradaban yang baik, harus seperti itu?” ujarnya saat memberikan pengantar pada pembukaan rapat kerja semua menteri dan para gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (2/2/2010). Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembahasan soal itu dilakukan agar demokrasi, budaya, dan peradaban di Indonesia bisa diselamatkan sebab dunia menyaksikan unjuk rasa itu dengan teknologi canggih yang dimiliki mereka. ”Pembahasan itu bukan untuk memasung demokrasi karena demokrasi itu bagian dari reformasi kita, cita-cita kita. Akan tetapi, buatlah demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang tertib, dan demokrasi yang mendorong kebersamaan dan kesatuan kita,” tuturnya. Presiden mengatakan memahami unjuk rasa itu. ”Akan tetapi, banyak orang yang memberikan masukan yang menggelitik, ’Pak SBY apa, ya, cocok dengan ”Ada yang bawa kerbau, ’SBY badannya besar, malas dan bodoh seperti kerbau’. Apa itu ekspresi kebebasan dan demokrasi. Juga foto yang diinjak-injak dan dibakar di mana-mana dan di daerah lain,” ungkapnya lagi. Ia berharap pembahasan rapat dilakukan terhadap kondisi keamanan dan keamanan publik agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Saat memberikan pengarahan, hadir semua menteri, gubernur, staf khusus Presiden, dan sebagian Dewan Pertimbangan Presiden serta pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen lainnya, seperti Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Jaksa Agung Hendarman Supanji, dan penjabat Gubernur Bank Indonesia (BI), yaitu Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution. Adapun Pejabat Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean sempat hadir sebelum acara. Namun, setelah Presiden membuka rapat, Tumpak tak terlihat lagi. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra di Jakarta, kemarin, mengatakan, keluhan SBY atas ulah peserta unjuk rasa pada 28 Januari lalu justru bisa memicu tidak stabilnya politik nasional. Azyumardi berharap SBY sebaiknya tidak mengumbar keluhan atas tindakan yang menyudutkannya kepada publik. ”Pemimpin, dalam level apa pun, tidak boleh sering mengeluh. Itu tantangan menjadi pemimpin. Kalau pemimpinnya mengeluh, bagaimana rakyatnya,” katanya. ”Demonstrasi dengan membawa kerbau yang ditulisi SBY itu memang tidak pantas. Tetapi, kalau hal itu dijadikan tema pokok dari pernyataan Presiden, hal itu juga tidak pas dalam posisinya sebagai pemimpin negara,” ujarnya. Azyumardi mengakui, sebagai manusia, wajar jika Presiden mengeluh. Namun, keluhan itu seharusnya cukup disampaikan kepada orang-orang terdekatnya secara tertutup, tidak diumbar kepada publik. Keluarga dan orang-orang terdekat Presiden harus berani mengingatkan sikap Yudhoyono yang sebenarnya merugikan dirinya sendiri itu. Keluhan SBY selama ini dijadikan alat untuk menarik simpati publik atas dirinya sebagai orang yang dizalimi. Namun, menurut Azyumardi, cara itu hanya efektif dalam beberapa kesempatan saja. Jika keluhan itu dilakukan berulang-ulang, yang muncul bukanlah simpati, tetapi justru cibiran publik. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti, kemarin di Bandung, mengatakan bahwa SBY sebaiknya tidak terlalu banyak atau sering berkeluh kesah. Sebagai seorang pemimpin dia harus mampu menunjukkan dirinya sosok, yang tidak saja sekadar pekerja keras, melainkan juga tahan banting. ”Tidak selamanya kerbau identik dengan hal-hal buruk. Seperti di Kyoto, Jepang, ada kuil kerbau karena di sana hewan itu simbol ilmu pengetahuan. Sementara di sini, kerbau adalah hewan bertenaga besar yang sangat berguna untuk membajak sawah,” ujar Ikrar. Ikrar berharap SBY menganggap apa yang dilakukan para demonstran dan mahasiswa dalam aksi-aksi unjuk rasa tersebut sekadar guyonan politik. ”Jangan sampai masyarakat berpikir,