Aspirasi rakyat

Presiden: Apakah Unjuk Rasa Harus Seperti Itu?

Kompas.com - 03/02/2010, 06:05 WIB

CIPANAS, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan para menteri kabinet dan gubernur dari semua provinsi di Indonesia untuk membahas cara unjuk rasa pada 28 Januari 2010.

”Tolong dibahas dan diberi masukan, apakah unjuk rasa beberapa hari lalu di negara Pancasila, yang konon memiliki budaya, nilai, dan peradaban yang baik, harus seperti itu?” ujarnya saat memberikan pengantar pada pembukaan rapat kerja semua menteri dan para gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (2/2/2010).

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembahasan soal itu dilakukan agar demokrasi, budaya, dan peradaban di Indonesia bisa diselamatkan sebab dunia menyaksikan unjuk rasa itu dengan teknologi canggih yang dimiliki mereka.

”Pembahasan itu bukan untuk memasung demokrasi karena demokrasi itu bagian dari reformasi kita, cita-cita kita. Akan tetapi, buatlah demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang tertib, dan demokrasi yang mendorong kebersamaan dan kesatuan kita,” tuturnya.

Presiden mengatakan memahami unjuk rasa itu. ”Akan tetapi, banyak orang yang memberikan masukan yang menggelitik, ’Pak SBY apa, ya, cocok dengan loudspeaker yang keras lalu berteriak-teriak SBY maling, Boediono maling, dan menteri maling’. Dan, (mereka) tidak bisa diapa- apakan,” katanya.

”Ada yang bawa kerbau, ’SBY badannya besar, malas dan bodoh seperti kerbau’. Apa itu ekspresi kebebasan dan demokrasi. Juga foto yang diinjak-injak dan dibakar di mana-mana dan di daerah lain,” ungkapnya lagi.

Ia berharap pembahasan rapat dilakukan terhadap kondisi keamanan dan keamanan publik agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Saat memberikan pengarahan, hadir semua menteri, gubernur, staf khusus Presiden, dan sebagian Dewan Pertimbangan Presiden serta pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen lainnya, seperti Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Jaksa Agung Hendarman Supanji, dan penjabat Gubernur Bank Indonesia (BI), yaitu Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution.

Adapun Pejabat Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean sempat hadir sebelum acara. Namun, setelah Presiden membuka rapat, Tumpak tak terlihat lagi.

Berbagai reaksi

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra di Jakarta, kemarin, mengatakan, keluhan SBY atas ulah peserta unjuk rasa pada 28 Januari lalu justru bisa memicu tidak stabilnya politik nasional. Azyumardi berharap SBY sebaiknya tidak mengumbar keluhan atas tindakan yang menyudutkannya kepada publik.

”Pemimpin, dalam level apa pun, tidak boleh sering mengeluh. Itu tantangan menjadi pemimpin. Kalau pemimpinnya mengeluh, bagaimana rakyatnya,” katanya.

”Demonstrasi dengan membawa kerbau yang ditulisi SBY itu memang tidak pantas. Tetapi, kalau hal itu dijadikan tema pokok dari pernyataan Presiden, hal itu juga tidak pas dalam posisinya sebagai pemimpin negara,” ujarnya.

Azyumardi mengakui, sebagai manusia, wajar jika Presiden mengeluh. Namun, keluhan itu seharusnya cukup disampaikan kepada orang-orang terdekatnya secara tertutup, tidak diumbar kepada publik. Keluarga dan orang-orang terdekat Presiden harus berani mengingatkan sikap Yudhoyono yang sebenarnya merugikan dirinya sendiri itu.

Keluhan SBY selama ini dijadikan alat untuk menarik simpati publik atas dirinya sebagai orang yang dizalimi. Namun, menurut Azyumardi, cara itu hanya efektif dalam beberapa kesempatan saja. Jika keluhan itu dilakukan berulang-ulang, yang muncul bukanlah simpati, tetapi justru cibiran publik.

Guyonan politik

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti, kemarin di Bandung, mengatakan bahwa SBY sebaiknya tidak terlalu banyak atau sering berkeluh kesah. Sebagai seorang pemimpin dia harus mampu menunjukkan dirinya sosok, yang tidak saja sekadar pekerja keras, melainkan juga tahan banting.

”Tidak selamanya kerbau identik dengan hal-hal buruk. Seperti di Kyoto, Jepang, ada kuil kerbau karena di sana hewan itu simbol ilmu pengetahuan. Sementara di sini, kerbau adalah hewan bertenaga besar yang sangat berguna untuk membajak sawah,” ujar Ikrar.

Ikrar berharap SBY menganggap apa yang dilakukan para demonstran dan mahasiswa dalam aksi-aksi unjuk rasa tersebut sekadar guyonan politik.

”Jangan sampai masyarakat berpikir, lho kok presidenku begitu.... Padahal, cuma dikritik oleh mahasiswa. Kesannya jadi seperti hal yang luar biasa sampai-sampai presiden sendiri langsung mengomentari,” ujar Ikrar. (DWA/MZW/HAR)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau