PKS: Pembela SBY di Pansus Amatir

Kompas.com - 03/02/2010, 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang anggota Pansus Angket Kasus Bank Century dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau F-PKS, Fachry Hamzah, mengaku menyayangkan pembela-pembela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap mutunya tidak memuaskan.

"Jangan heran orang kemudian menganggap memang salah sebab yang membela saja tidak menguasai masalah. Para saksi yang terlibat, seperti Boediono, juga sering mengeluarkan jawaban tidak tahu. Pembela-pembela SBY amatir," kata Fachri Hamzah dalam diskusi yang diadakan di DPR, Rabu (3/2/2010).

Dalam diskusi itu, Fachry mengakui bahwa partainya sudah beberapa kali menemui Presiden SBY untuk menanyakan masalah Bank Century. Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, aku Fachry, Presiden SBY meminta kasus Century ini dibuka seluas-luasnya.

"Kami berpegang atas sikap SBY itu. Kalau SBY mengatakan tutup kasus ini, tentu sikap PKS akan lain. Kita tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dalam kesimpulan. Demokrasi itu memang gaduh. Kalau tidak mau gaduh jangan pilih demokrasi," Fachry menegaskan.

"Pemimpin harus matang di depan rakyat dalam menghadapi kegaduhan. Pemimpin jangan kagetan," katanya lagi. 

Dia juga mengatakan, keterbukaan media justru tidak bisa menguak sisi kekuasaan SBY yang elegan. Hal ini diakuinya agak mengagetkan. Dalam 100 hari pemerintahan SBY, katanya lagi, pemerintah merencanakan program yang luar biasa. Namun, secara  tiba-tiba saja muncul dua peristiwa, yaitu masalah Cicak-Buaya dan Century.

"Anehnya, pemerintah tidak menjelaskan apa yang terjadi terhadap masyarakat, tidak berani menjelaskan pada media, dan tampak menghindar. Kasus Cicak-Buaya berakhir tidak jelas," sesalnya seraya mengingatkan kasus Cicak-Buaya yang dialami oleh dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPR, Abdillah Ahmad Fauzi, dalam diskusi itu kemudian menyatakan bahwa rakyat kini sudah letih dan DPR juga letih dengan Pansus Angket Kasus Bank Century ini.

"Solusinya adalah mundur Boediono, mundur Sri Mulyani. Itu yang harus dilakukan. Kami tidak ada lobi-lobi. Kami menilai, korupsi dilakukan mulai dari hulu. Kami mengharapkan kearifan Sri Mulyani dan Boediono untuk menggunakan haknya untuk mundur dari jabatannya sejak detik ini," ucap Fauzi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau