Kongres Sepak Bola Nasional

Oleh ANTON SANJOYO

Dalam tiga pekan terakhir, kalimat ”Kongres Sepak Bola Nasional” jadi primadona, terutama di kalangan praktisi olahraga, pengurus PSSI, dan masyarakat pers. Kalimat yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bak bola panas yang menggelinding liar. Responsnya pun seperti pelangi, aneka warna. Ada yang skeptis, banyak yang melihatnya sebagai momentum pembenahan sepak bola nasional, dan bahkan ada yang kebakaran jenggot, khususnya pengurus PSSI.

Bagi para petinggi PSSI, kalimat-kalimat Presiden Yudhoyono, terutama pada kosakata ”kongres” memang sensitif. Bagaimana tidak? Kongres adalah forum tertinggi bagi organisasi yang kering prestasi sejak dinakhodai Nurdin Halid selama hampir tujuh tahun tersebut. Bagi PSSI, terutama Nurdin, kongres adalah kehormatan tertinggi organisasi yang bisa menentukan nasib dirinya di peta persepakbolaan nasional.

Sementara sudah menjadi rahasia umum, selama Nurdin menjadi nakhoda PSSI, kongres tak lebih dari sekadar gathering, kumpul senang-senang anggota organisasi dan ketuk palu aneka program yang kebanyakan ujungnya cuma jadi wacana. Kongres, yang dulu namanya musyawarah nasional (munas), selama tujuh tahun terakhir nyaris tanpa evaluasi konstruktif, apalagi sikap-sikap kritis tentang kinerja pengurus pusat, terutama komite eksekutif.

Munas terakhir untuk memilih ketua umum PSSI pada 2007 di Makassar pun berakhir tanpa ada evaluasi mendasar tentang prestasi sepak bola nasional di bawah kendali Nurdin. Walhasil, Nurdin melenggang kembali menjadi orang nomor satu PSSI yang kinerjanya kita semua tahu: prestasi sepak bola Indonesia tambah jeblok. Bahkan, timnas Indonesia di SEA Games 2009 untuk pertama kalinya kalah dari Laos! Lantas timnas senior tersingkir dari Piala Asia 2011, absen untuk pertama kalinya di Piala Asia sejak 1996. Belum lagi, timnas U-19 yang gagal lolos ke Piala Asia 2010.

Agak berbeda dengan Munas Makassar 2007, Kongres 2010 di Bandung sepertinya berjalan alot. Ada kesan kuat bahwa Nurdin dan PSSI mulai gerah dengan badai kritik yang menerpa mereka. Rapat-rapat kemudian digelar ketat. Beberapa poin penting yang kemudian dirumuskan menjadi amanat kongres adalah soal fokus pembinaan usia dini, upaya peningkatan kualitas kompetisi, dan pemberantasan mafia wasit di divisi bawah.

Poin-poin di atas, kalaupun benar itu murni hasil evaluasi yang kemudian ditelurkan sebagai amanat kongres, patut didukung oleh semua pihak. Namun, yang mengherankan, apakah setelah tujuh tahun kepengurusan Nurdin dan setelah ambrolnya prestasi sepak bola kita di dunia internasional para peserta kongres dan pengurus teras PSSI baru menyadari ini semua? Bukankah sejatinya masalah-masalah ini sudah menjadi keseharian mereka sebagai pengurus organisasi sepak bola?

Karena sudah menjadi keseharian mereka, mengapa tak ada satu pun langkah konkret yang dibuat, jauh sebelum timnas Indonesia rontok di mana-mana? Pertanyaan lain, apa kerja orang-orang yang mengaku pengurus sepak bola itu? Baik mereka yang berada di daerah maupun yang nongkrong di kantor mewah di Senayan (yang dibangun oleh pengurus periode Agum Gumelar).

Di tengah segala keabsurdan itu, kita kemudian tidak terlalu heran jika Presiden Yudhoyono menggagas kongres sepak bola, yang oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng disebut sebagai sarasehan atau rembuk sepak bola nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sepak bola. Para pemangku ini termasuk KONI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan pers.

Berkesan kuat ingin selalu tampak ”bersih”, Menpora selalu mengatakan gagasan Yudhoyono di atas bukanlah sebagai bentuk ketidakpercayaan apalagi intervensi terhadap PSSI. Sarasehan atau rembuk nasional itu, kata Menpora, adalah forum untuk mencari pelbagai alternatif dan masukan bagi PSSI agar sepak bola Indonesia kembali mendapatkan martabatnya yang sudah luluh lantak. Sejauh ini, Menpora menyatakan diri sebagai penanggung jawab tertinggi sarasehan yang masih sangat samar-samar postur dan parasnya ini.

Menilik perjalanan kepengurusan Nurdin sejak tahun 2003, sulit membayangkan apakah sarasehan atau apa pun bentuknya pertemuan nanti akan sungguh memberi energi baru bagi persepakbolaan nasional. Katakanlah hasil dari sarasehan itu nanti berbentuk sejumlah rekomendasi, apakah ada jaminan PSSI akan melaksanakannya? Besar kemungkinan tidak. Apabila rekomendasi-rekomendasi itu dinilai PSSI sebagai pil pahit, semisal perombakan total pengurus pusat—karena dari sanalah semua masalah sepak bola nasional timbul—mereka dengan ringan bisa mengatakan bahwa rekomendasi tersebut bukan amanat Kongres PSSI sehingga tidak ada kewajiban dilaksanakan.

Seperti kata mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra (Kompas, 7/2/10), akar masalah pacekliknya prestasi sepak bola nasional terkait dengan kepemimpinan di PSSI yang tersandera Nurdin Halid. Seharusnya, kata Azyumardi, kepemimpinan di PSSI lebih didasarkan pada prestasi dan etik daripada refleksi egoisme pribadi.

Sementara itu sudah banyak analisis ditulis mengenai sarasehan yang digagas Yudhoyono ini dan kebanyakan memang meragukan efektivitasnya mengangkat prestasi sepak bola nasional. Di lain pihak, Nurdin juga bersikukuh menolak lengser, apa pun yang terjadi. Ini tentunya juga apa pun yang akan terjadi dan direkomendasikan saresehan gagasan Presiden Yudhoyono itu.

Tanpa berpretensi untuk pesimistis, tampaknya para pencinta sepak bola nasional yang mendambakan peningkatan prestasi harus bersikap: berharap yang terbaik, tetapi jauh lebih afdal untuk bersiap menerima hal-hal terburuk.