Industri asuransi

Harga Pupuk Naik, Siapa Takut...

Kompas.com - 19/02/2010, 03:31 WIB

Oleh Hermas E Prabowo

Di tengah sebagian besar petani galau menghadapi kenaikan harga eceran tertinggi pupuk kimia bersubsidi pada April 2010, petani warga Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, justru gembira menanti kenaikan HET. Mereka adalah petani padi semiorganik.

Kami tidak khawatir kenaikan harga pupuk,” kata Suherman, petani warga RT 02 RW 01, Desa Karanglo, Rabu (17/2).

Suherman adalah petani padi semiorganik yang menggarap sawah tiga pathok, atau setara 0,6 hektar. Dua pathok lahan sendiri, satu pathok lainnya menggarap milik tetangganya.

Optimisme juga diungkapkan Sumedi (46), petani Karanglo, yang menggarap lahan dua pathok, atau 3.200 meter persegi.

Keberanian Suherman, Sumedi, dan petani lain di Karanglo beralih menjadi petani padi semiorganik sejak Februari 2009 telah membuahkan hasil. Pendapatan mereka meningkat.

Bila sebelumnya satu pathok sawah hanya menghasilkan 4,5-5 kuintal beras, dengan pupuk organik dapat menghasilkan 5-5,5 kuintal. Harga beras yang mereka produksi pun lebih tinggi, yakni Rp 7.000 per kilogram, padahal beras biasa hanya Rp 5.000 per kilogram.

Petani tak lagi bergantung pada pupuk kimia atau anorganik. Jika sebelumnya petani membutuhkan 100 kilogram urea per pathok, kini dengan pupuk organik hanya dibutuhkan 40 kilogram urea, ditambah pupuk organik 700 kilogram.

Pada musim tanam kedua, kebutuhan pupuk organik 700 kilogram dan urea hanya 20 kilogram. Pada musim tanam ketiga, pupuk anorganik sudah tidak lagi dibutuhkan.

Khawatir

Kemauan petani Karanglo beralih ke pupuk organik berawal dari kekhawatiran terhadap rencana pemerintah mengurangi subsidi pupuk anorganik, yang mulai digulirkan 2010.

”Bila HET (harga eceran tertinggi) pupuk naik, pasti biaya produksi akan membengkak, pendapatan kami akan turun. Kalau kami memberanikan diri mengurangi pupuk kimia atau menggunakan pupuk kimia dalam volume yang sama, bisa dipastikan pendapatan juga akan turun,” kata Juwandi, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Mulyo.

Apalagi, lanjut Juwandi, semakin banyak petani di Karanglo yang hanya petani penggarap. Luas lahan pertanian di desa itu 73,96 hektar, atau sekitar 434 pathok. Dari lahan tersebut, sekitar 56,1 hektar atau 76 persen digarap 157 petani penggarap.

Sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah tiga perempat dari total nilai penjualan untuk pemilik lahan. Sementara petani penggarap hanya mendapat seperempat dari total nilai penjualan.

Pemilik lahan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar karena mereka harus menanggung biaya pupuk dan benih. Lantas, bagaimana kalau HET pupuk bersubsidi naik dan petani masih bergantung pada pupuk anorganik, dapat dipastikan pendapatan akan jauh berkurang.

Bertolak dari kekhawatiran itu, kata Kepala Desa Karanglo Yudi Kusnandar, para petani sepakat mencari solusi bersama.

Mengubah sikap

Guna memperbaiki kesejahteraan petani, Pemerintah Desa Karanglo bersama Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) mengembangkan model pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, dengan konsep Desa Mandiri Berbasis Pertanian.

YIS merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bermitra dengan PT Tirta Investama, produsen air mineral kemasan bermerek Aqua.

Menurut Direktur Pembangunan Berkelanjutan Danone Aqua Yan Brault, perusahaan tak bisa tinggal diam melihat kenyataan hidup petani Karanglo yang sulit. Mereka ingin memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan petani.

Denny Tri Haryanto, pendamping petani Karanglo dari YIS, mengatakan, langkah awal kegiatan adalah membentuk Gapoktan Tani Mulyo pada 25 Januari 2009.

Salah satu komitmen bersama yang direalisasikan adalah mengubah sikap dan kesadaran petani, yakni tidak bergantung pada pupuk produksi pabrik dan pupuk kimia. Mereka mencoba mengembangkan pupuk organik untuk kebutuhan sendiri.

Keuntungan mengolah pupuk organik dinikmati bersama. Dengan harga jual pupuk Rp 450 per kilogram, diperoleh keuntungan Rp 75 per kilogram

Dari lahan percontohan 3.200 meter persegi, kini luas tanaman padi yang menggunakan pupuk organik telah mencapai 7 hektar. Pada musim tanam gadu 2010 dipastikan menjadi 25 hektar dan tahun 2012 ditargetkan semua lahan di Karanglo telah menjadi pertanian padi semiorganik.

Untuk membuat pupuk organik, bahan baku tidak sulit didapat. Dari kotoran ternak yang ada di Desa Karanglo dihasilkan 1 ton pupuk per hari. Dari sampah organik dihasilkan 8 ton pupuk organik per hari.

Selain itu, dari kotoran sapi peternak Desa Jimus, yang bertetangga dengan Karanglo, dapat diolah menjadi 3 ton pupuk per hari. Bahan baku juga didapat dari limbah industri suun di Desa Benda, Klaten.

Kini, kenaikan HET pupuk bersubsidi seharusnya bisa menjadi momentum untuk meyakinkan petani beralih ke pupuk organik. Tidak hanya karena nilai ekonomisnya, tetapi juga demi pertanian yang lestari.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau