Akbar Yakin Tidak Ada "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tandjung meyakini tidak akan ada reshuffle kabinet meskipun sebenarnya soal reshuffle itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Partai Golkar tentunya menghormatinya (bila ada reshuffle). Kalau memang terjadi perubahan di pemerintah dan kabinet, ada indikasi politiknya. Akan tetapi, saya tidak yakin akan ada reshuffle," kata Akbar Tandjung yang tak lain mantan Ketua Umum DPP Partai Partai Golkar ini kepada para wartawan di DPR, Rabu (24/2/2010).

Akbar Tandjung secara khusus mendatangi F-PG di Gedung DPR/MPR RI, kemudian mengumpulkan anggota F-PG. Akbar enggan menjelaskan apa yang dibicarakan dalam pertemuan tertutup oleh beberapa pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR ini.

Akbar hanya menjelaskan, partainya sejak awal memberikan dukungan kepada Pansus dan tidak akan berubah sampai pada pandangan akhir melalui sidang Paripurna DPR, 2 Maret mendatang. Setelah munas, tegas Akbar, Golkar sudah berkomitmen untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

"Jadi suara Golkar ya suara rakyat sehingga tidak ada sedikit pun pretensi dari Golkar melakukan pemakzulan. Dan, Fraksi Partai Golkar selalu berkomunikasi dengan Ketua Umum Golkar," ujarnya diplomatis.

Diakuinya, Golkar akan tetap memberikan dukungan kepada pemerintah dan Presiden SBY. Koalisi, katanya lagi, sama-sama untuk membentuk dukungan kepada SBY.

"Oleh karena itu, yang dilakukan Golkar di Pansus adalah apa yang diinginkan SBY agar kasus Century bisa terungkap secara terang benderang. Dan memang, Golkar terikat kontrak politik dengan SBY. Posisi kita setara-equal, karena itu pendapat setiap fraksi tetap harus dihormati," ungkapnya.

"Bahwa, kalau pendapat itu kemudian tidak disukai oleh pihak tertentu, itu tidak masalah," tandas Akbar.