Akbar Faisal: Pemerintah Panik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota panitia khusus hak angket perkara Bank Century Akbar Faisal menyatakan pemerintah memperlihatkan kepanikan secara terbuka, sehingga melakukan segala cara untuk menutupinya.

"Persoalannya, kepanikan itu diperlihatkan secara terbuka," kata anggota panitia khusus dari Fraksi Hanura itu saat diskusi Memprediksi rekomendasi akhir Pansus di Rumah Perubahan, Jakarta, Minggu (28/2/2010).

Lebih lanjut, Akbar menjelaskan, karena panik, maka segala cara dilakukan pemerintah. Ia mencontohkan, dari lobi hingga pemunculan berbagai kasus dilakukan pemerintah.

Akbar menjelaskan, tiba-tiba muncul isu reshufle, reposisi koalisi, pajak dan sebagainya. "Ini membuat kita bingung. Padahal, Pansus sudah terbuka sejak awal dan data serta fakta sudah terbuka," kata Akbar.

Akbar menjelaskan bahwa DPR melaksanakan fungsi kontrol dan DPR bukan mitra pemerintah. Akbar menyoroti staf khusus presiden bidang Lingkungan Hidup Andi Arief, yang giat melobi partai.

"Andi Arief itu urusannya bencana. Seharusnya, dia di Ciwidey. Kenapa malah melakukan lobi politik. Ini kebablasan," kata Akbar.

Menurut Akbar, yang dilakukan Pansus merupakan hal biasa, yang diatur dalam konstitusi. Selain itu, tambahnya, Pansus sebenarnya menindak lanjuti pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menginginkan perkara Bank Century dibuka sejelas-jelasnya.

"Kami melakukan yang diminta presiden, buka sejelas-jelasnya. Ketika dibuka, kenapa pemerintah jadi takut?" kata Akbar.

Diskusi tersebut juga menghadirkan anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, pengamat ekonomi Ekonid Hendri Saparini, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, tokoh Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi.