Kongres Properubahan
Penyerahan mandat diumumkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dalam jumpa pers seusai rapat dengan Tim 12 di Kantor Menpora, Jakarta, Jumat (5/3). Agum menjadi Ketua Panitia Pelaksana (Panpel), Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf sebagai Wakil Ketua Panpel.
Andi Mallarangeng menyatakan, kongres dijadwalkan 30-31 Maret. Namun, jika jadwal itu bertubrukan dengan agenda Presiden, kongres bisa mundur awal April. Ia memastikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan hadir dan membuka kongres.
”Presiden ingin mengajak semua stakeholder sepak bola berembuk soal bagaimana agar bisa mengembalikan kejayaan sepak bola nasional,” kata Andi. ”Supaya ada arah yang jelas tentang pembinaan sepak bola nasional.”
Agum berharap hasil rekomendasi kongres ditindaklanjuti PSSI. ”Hasil rekomendasi jangan seperti yang lalu-lalu, masuk ’peti es’. Saya berharap kongres membawa perubahan dan membuat kebaikan sepak bola kita.”
Ia mengingatkan, sepak bola nasional saat ini dilanda keterpurukan dan membuat prihatin seluruh masyarakat sehingga Presiden turun tangan. Selain gagal lolos ke Piala Asia untuk pertama kali dalam 14 tahun terakhir, timnas U-23 menjadi juru kunci penyisihan grup SEA Games dan timnas U-19 gagal di kandang.
Agum mengibaratkan keterpurukan itu seperti ”bencana” yang memaksa Presiden turun tangan. ”Kongres akan memberi rekomendasi agar sepak bola tidak seperti sekarang atau lebih buruk,” lanjut Agum.
Saifullah Yusuf dan Wali Kota Malang Peni Suparto, yang hadir dalam rapat kemarin, menyatakan kesiapan menggelar kongres. Menurut Saifullah, peserta kongres 300-500 undangan. Bagi yang tidak diundang dan ingin hadir, panpel menyiapkan layar lebar untuk mereka.
Di sela-sela kongres Presiden dan undangan dijadwalkan menyaksikan langsung laga Arema Malang versus Persitara Jakarta Utara di Kanjuruhan. Suporter juga akan dilibatkan dalam acara kongres atau karnaval suporter.
Di Surabaya, Sekretaris Umum Persebaya Akhmad Munir mengatakan, kepengurusan PSSI saat ini bisa diganti jika pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kongres menginginkannya. Munir, yang juga Ketua Panitia Lokal Kongres, menegaskan, PSSI saat ini sudah melenceng dari Pedoman Dasar.
Ia menyebut pemilihan 14 anggota Komite Eksekutif, yang pada Pedoman Dasar PSSI seharusnya 11 orang dan dipilih lewat kongres, sebagai contohnya. ”Kalau mau saklek, tentu PSSI saat ini sudah melanggar. Tapi, kenapa bisa dibiarkan? Berarti ada lobi kuat juga ke FIFA,” kata Munir.
Sekretaris Umum Pengurus Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Lin Eng menyatakan, mekanisme pemilihan dan penambahan anggota Komite Eksekutif PSSI salah kaprah. ”Penambahan itu agak aneh karena tidak diketahui oleh peserta kongres. Hal itu jelas menyalahi aturan FIFA,” ujar Johar Lin Eng di Kota Semarang.
Namun, ada saja pihak yang tak paham aturan. ”Pada prinsipnya kami tidak keberatan asalkan mereka (anggota komite eksekutif) bisa menunjukkan kinerja positif,” ujar Sekum PSSI DIY Dwi Irianto. Menurut Wakil Ketua Pengprov PSSI Sumsel Syamsuramel, bertambahnya anggota Komite Eksekutif PSSI menjadi 14 orang karena kebutuhan.
