Komnas HAM: Stop Dulu Pengosongan Rumah Dinas!

Penertiban rumah dinas, khususnya militer, saat ini sedang digencarkan. Tak jarang diwarnai penghadangan oleh penghuni, seperti di kompleks Yon Angkub, Cililitan Besar, Jakarta Timur, Senin (25/1/2010) lalu. Pangdam III/Silwangi saat ini juga tengah mendata asetnya dan akan melakukan penertiban.(R.A. KHAIRUN NISA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai menerima perwakilan keluarga purnawirawan, anumerta dan warakawuri TNI di kantornya, Rabu (10/3/2010), komisioner Komnas HAM menegaskan bahwa sikap mereka sama dengan sikap Komisi I DPR RI dalam persoalan pengosongan rumah dinas TNI.

"Dalam konteks rumah dinas, kami dukung sikap Komisi I agar TNI menghentikan dulu proses pengosongan atau istilah mereka penertiban sambil melakukan dialog untuk upaya lebih damai," tutur Wakil Ketua Komnas HAM Nurcholis.

Saat ini, lanjutnya, mediasi merupakan satu-satunya jalan yang tepat untuk mempertemukan dua kepentingan yang berbeda. Pasalnya, menurut Nurcholis, turun langsung ke lapangan saat penertiban terjadi sulit dilakukan.

"Berhadap-hadapan langsung dengan komandan itu tidak mungkin lagi," tambahnya.

Sementara itu, usulan-usulan keluarga, seperti mengirim desakan kepada Presiden SBY akan dibahas dalam paripurna komisioner terlebih dulu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

UEA Diam-diam Balas Serangan Iran, Ini Target-targetnya

Cara China Diam-diam Menopang Iran di Tengah Perang dan Sanksi AS

Warga Jatim Antre Berjam-jam Beli LPG 3 Kg, Bahlil: Sudah Clear, Kita Operasi Pasar

Jatuh di Wilayah Musuh, Pilot F-15 Berhasil Selamat Berkat Alat Mungil Ini

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com